Puan Ajak Parlemen Oki Perkuat Kolaborasi Untuk Wujudkan Perdamaian Dunia

detikai.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menghadiri jamuan makan malam para delegasi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di Museum Nasional, Jakarta, Minggu (11/5/2025). Acara itu pun dihadiri oleh para delegasi dari beragam negara personil Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Dalam kesempatan itu, Puan mengungkapkan, sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, Indonesia bangga dapat menjadi tuan rumah konvensi PUIC ke-19 nan sangat strategis.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut Anda semua di Museum Nasional Indonesia malam ini. Saat kita berkumpul di lembaga ikonik ini, dikelilingi oleh kekayaan sejarah dan budaya bangsa kita, saya terkenang bakal kekuatan dari keberagaman dan pentingnya pertukaran budaya," ungkapnya.

"Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa bangga menjadi tuan rumah Sidang ke-19 Konferensi PUIC, nan menghimpun para perwakilan terhormat dari negara-negara Muslim," jelas Puan.

Ia pun menuturkan, Konferensi PUIC krusial diadakan untuk membangun kerja sama dan kerjasama antarbangsa.

"DPR mempunyai tanggung jawab besar membantu membentuk arah masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi segala tantangan nan ada," tutur Puan.

Puan menyinggung pentingnya memperjuangkan perdamaian dan keselarasan antarbangsa. Dirinya pun membujuk para delegasi memanfaatkan parlemen negara OKI sebagai sarana saling belajar dan mempererat persahabatan antarnegara.

"Mari kita bekerja sama untuk memajukan perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia," ujarnya.

“Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan nan lebih cerah bagi negara kita, dan dunia," imbuh Puan.

Sebagai informasi, PUIC ke-19 digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Mengusung tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, DPR mau menekankan ketahanan bumi Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan nan bersih, transparan, dan kuat.

(*)