ARTICLE AD BOX
-
-
Berita
-
Politik
Selasa, 4 Februari 2025 - 19:17 WIB
Jakarta, detikai.com – Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyambut baik petunjuk Presiden Prabowo Subianto nan memastikan LPG 3 kg tetap bisa dijual melalui pengecer.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah solutif dalam menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap LPG 3 kg, khususnya bagi penduduk di wilayah terpencil dan pelaku upaya mikro.
“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo nan memahami kebutuhan masyarakat mengenai LPG 3 kg. Dengan tetap mengizinkan pengecer beroperasi, aksesibilitas LPG bagi masyarakat mini tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip pengedaran nan tepat sasaran dan penjualan sesuai dengan nilai satuan tertinggi (HET)” ujar Putri dalam keterangannya, Selasa, 4 Februari 2025.
Sebelumnya, kebijakan pemerintah nan membatasi penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025 sempat menuai keluhan dari masyarakat, terutama di wilayah perdesaan dan wilayah terpencil.
Warga kudu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan LPG 3 kg, nan berakibat pada meningkatnya beban ekonomi mereka. Selain itu, antrean panjang juga terjadi di kota-kota besar.
Menurut Putri, solusi terbaik adalah menerapkan sistem pengedaran nan diawasi secara ketat tanpa menghilangkan peran pengecer.
“Kami setuju dengan pendekatan nan diusulkan, ialah menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan dan saya usul memanfaatkan sistem digital. Dengan pengawasan ketat, pengecer bisa tetap beraksi dan nilai jual bisa dikontrol sesuai dengan HET” tambahnya.
Instruksi Presiden Prabowo ini sejalan dengan usulan nan sebelumnya disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI. Menteri ESDM mengusulkan agar pengecer dijadikan sub-pangkalan guna memastikan nilai LPG 3 kg tetap terkendali dan subsidi LPG dapat tepat sasaran.
“Kami berambisi izin nan diterapkan kelak dapat memperjelas sistem pengawasan dan pengedaran LPG 3 kg. nan terpenting adalah gimana kita bisa menyeimbangkan kebijakan subsidi nan tepat sasaran dan penjualan sesuai HET tanpa mengorbankan kemudahan akses masyarakat untuk membeli” tegas Putri.
Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan gas subsidi hanya digunakan oleh masyarakat nan berkuasa serta menghindari penyalahgunaan oleh pihak nan tidak memenuhi syarat.
Photo :
- detikai.com.co.id/Andrew Tito
Sebagai Wakil Ketua Komisi XII, Putri menegaskan bahwa pihaknya bakal terus mengawal kebijakan ini agar tidak menimbulkan hambatan baru di lapangan.
“Kami bakal memastikan bahwa patokan nan bakal dibuat kelak betul-betul diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat mini dan UMKM” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
“Kami setuju dengan pendekatan nan diusulkan, ialah menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan dan saya usul memanfaatkan sistem digital. Dengan pengawasan ketat, pengecer bisa tetap beraksi dan nilai jual bisa dikontrol sesuai dengan HET” tambahnya.