Legislator Pdip Kecam Aksi Separatis Di Sidang Pbb: Pemerintah Jangan Sampai Lepas Tangan

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 30 April 2025 - 16:23 WIB

Jakarta, detikai.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Junico Siahaan mengecam aktivitas nan menyerukan Papua, Maluku dan Aceh Merdeka dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia meminta agar pemerintah bisa menjelaskan dan tak lepas tangan.

Menurut dia, Pemerintah kudu menjelaskan apakah pihaknya turut memfasilitasi kehadiran pihak nan menggaungkan rumor separatis di forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) alias badan penasehat tingkat tinggi unik masyarakat budaya di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut.

"Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, Pemerintah terlibat alias tidak? alias mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang budaya itu sendiri?” kata Nico, sapaan akrabnya, dikutip pada Rabu, 30 April 2025. 

Menurut Nico, pemerintah tak bisa hanya menanggapi tindakan provokasi dengan menyebutnya sebagai upaya mencari sensasi. Namun, dia bilang pemerintah juga mesti mencari tahu asal pembawa kertas berslogan 'Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ itu. 

"Pemerintah jangan sampai lepas tangan juga. Kalau misalnya Pemerintah terlibat pada UNPFII, kenapa orang-orang ini nan diutus ke PBB?” ujar politikus PDIP itu. 

Dia mengatakan jika tak dilibatkan dalam forum UNPFII, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kudu melakukan pertimbangan kenapa Indonesia sampai tak terlibat dalam forum PBB tersebut. 

"Dari Kemlu siapa nan terlibat. Dan jika emang nggak dilibatkan, evaluasinya ke depan gimana Kemlu terlibat pada perihal ini," jelas Nico. 

"Sehingga nantinya perwakilan nan dikirim nan paling mumpuni," lanjut Nico. 

Bagi Nico, kejadian di forum PBB itu dinilainya parah lantaran sudah diingatkan tapi tetap terus terjadi.

"Ini parah, sudah diingatkan tapi terus berulah. Terus gimana komunikasi Kemlu dengan organisasi ini? Kok bisa mengundang masyarakat budaya nan tetap doyan provokasi," ujar Nico. 

Nico berambisi agar Pemerintah turut memantau dan mengawasi organisasi-organisasi nan datang dalam aktivitas resmi internasional seperti forum PBB termasuk UNPFII. Ia mengatakan demikian agar tak ada peristiwa nan bisa memperburuk gambaran Indonesia di mata bumi dan memperkeruh stabilitas politik nasional. 

"Kita minta Pemerintah ikut mengawasi organisasi-organisasi seperti ini, agar jika ada peristiwa seperti itu lagi, Pemerintah tidak angkat tangan," ujar legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.

Sebelumnya, Kemlu melalui sang Juru Bicara, Rolliansyah Soemirat namalain Roy menanggapi kejadian sejumlah orang membawa lembaran kertas bertuliskan Free Papua, Free Maluku dan Free Aceh di forum PBB, Amerika Serikat. 

Dalam kejadian itu, sejumlah orang nan menyalahgunakan forum dengan membawa selebaran Free Papua itu ditindak dan diberi peringatan. Roy bilang kertas nan dibawa delegasi tersebut lampau disita oleh petugas keamanan PBB.

Adapun forum PBB UNPFII merupakan forum nan membahas rumor mengenai masyarakat adat, terutama mengenai dengan pembangunan, kewenangan asasi manusia dan lingkungan. Forum ini dihadiri oleh delegasi dari ratusan negara dan organisasi masyarakat adat. 

Sidang UNPFII nan digelar dua tahunan itu biasanya jadi forum bagi beragam negara dan organisasi masyarakat budaya bumi untuk membahas penyelenggaraan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, nan berfokus pada pemberdayaan masyarakat budaya di beragam bagian dunia.

Kemlu menyampaikan, forum tersebut dipakai negara-negara personil PBB untuk melakukan tukar pikiran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, membahas kerja sama antara negara-negara nan mempunyai kesamaan pandangan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat. 

Adapun delegasi nan menyebarkan pesan separatis di UNPFII disebut datang di bawah sebuah NGO alias organisasi non-pemerintah. Mereka merentangkan tulisan Free Papua, Free Maluku dan Free Aceh jelang pembukaan Sidang UNPFII.

Berdasarkan informasi, mereka berasal dari Kelompok Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO). Perwakilan dari ASNLF berjulukan Tengku Fajri Krueng dan Muhammad Hanafiah. Sementara, perwakilan WPLO ada John Anari dan Martin Go.