Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran, Ketua Komisi Ii Dpr: Kami Memaklumi, Memahami

• 

• Berita

• Politik

Senin, 3 Februari 2025 - 22:16 WIB

Jakarta, detikai.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan parlemen memaklumi kebijakan efisiensi anggaran shopping kementerian/lembaga nan diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

Arahan itu dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Jadi, kami memaklumi, memahami langkah-langkah nan dilakukan pemerintah dalam perihal ini adalah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran," kata Rifqinizamy saat rapat berbareng Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. 

Menurut dia, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi ekonomi nan tak mudah sekaligus potensi krisis. Hal itu, tampak dari rupiah nan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini.

"Rupiah kita Rp16.466 per dolar AS, nan kita jika pakai parameter ekonomi makro kira-kira jika sampai kelak tembus Rp16.700 kita masuk dalam kategori krisis ekonomi menurut World Bank," kata Rifqi.

Politkus Nasdem itu pun mengapresiasi sekaligus prihatin lantaran efisiensi anggaran Kemendagri RI tahun 2025 mencapai 57,46 persen, dari Rp4.792.328.518.000, menjadi sebesar Rp2.038.635.518.000.

"Karena itu Komisi II DPR RI menunggu revisi anggaran tahun 2025 dari Kemendagri nan merupakan akibat dari Inpres nan diterbitkan oleh presiden dan Surat Menteri Keuangan beberapa waktu lampau mengenai efisiensi anggaran," ujarnya.

Di awal, Tito merinci efisiensi anggaran Kemendagri tahun 2025 mencakup 16 item di Kemendagri, ialah perangkat tulis instansi sekitar 90 persen; aktivitas seremonial (56,9 persen); rapat, seminar dan sejenisnya (45 persen); kajian dan kajian (51,5 persen); diklat dan bimtek (29 persen); honor output aktivitas dan jasa pekerjaan (40 persen); percetakan dan souvenir (75,9 persen); sewa gedung, kendaraan, peralatan (73,3 persen).

Kemudian, lisensi aplikasi (21,6 persen); jasa konsultasi (45,7 persen); support pemerintah (16,7 persen); pemeliharaan dan perawatan (10,2 persen); perjalanan dinas (53,9 persen); peralatan dan mesin (28 persen); prasarana (34,3 persen); shopping lainnya (59,1 persen).