Pengusaha Kesal Digerogoti Premanisme Ormas: Pemerintah Harus Tegas

Jakarta, detikai.com --

Sejumlah pengusaha mengungkapkan kekesalannya kepada tindakan premanisme nan dilakukan ormas (organisasi masyarakat), nan disebut sedikit demi sedikit telah menggerogoti upaya mereka.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman terutama menyoroti praktik premanisme nan tetap marak di lingkungan industri. Dia juga jengkel lantaran pemerintah justru diam.

"Kami minta premanisme ini dihapus, premanisme di area industri. Ini semestinya pemerintah [tegas], masa kalah sama preman?" tegas Daniel dalam Diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Pomelotel, Jakarta Selatan, Kamis (17/4).

Menurut Daniel, persoalan ormas preman sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya, pihaknya mengaku tak punya solusi apapun untuk mengatasi perihal itu. Masalahnya, dia mengaku heran abdi negara penegak norma juga terkesan kalah.

"Kalau (solusi) persoalan ormas kami ndak bisa jawab, nan bisa jawab pemerintah sendiri. Poinnya adalah kenapa abdi negara bisa kalah sama ormas? Penegak norma kenapa bisa kalah sama ormas? Masa pabrik kudu pasang barikade di depan (gerbang)?" ucap Daniel.

Daniel mendorong pemerintah memikirkan langkah efektif melenyapkan praktik premanisme ormas. Kata dia, pemerintah kudu melindungi hak-hak para penduduk negara demi keberlangsungan industri di Tanah Air.

Sementara, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarif menilai masalah ormas dan premanisme sebetulnya bisa diselesaikan bersama. Menurut Ian, kuncinya adalah industrialisasi di tanah air kudu betul-betul berjalan.

Ia mencontohkan ada masanya perusahaan tekstil kesulitan mencari pekerja dengan standar penghasilan bayaran minimum regional (UMR) lantaran ramai pembajakan tenaga kerja antar-pabrik.

Alhasil, pabrik kudu memberi penghasilan di atas alias lebih tinggi 15 persen.

"Jadi, kita otomatis mesti bayar (gaji) di atas UMR, sekitar 15 persen. Itu masa-masa nan sangat bagus untuk pekerja. Itu kondisi di mana orang gak mau jadi ormas. Bayangkan, kita sekarang dengan level edukasi di Indonesia rata-rata 8,5 tahun, otomatis nan bisa menerima (pekerja) itu adalah industri tekstil," bebernya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar sebelumnya juga marah dan mengeluhkan tindakan premanisme ormas. Aksi premanisme ormas dianggap mengganggu keamanan, apalagi menghalangi aktivitas produksi di area industri.

Beberapa pabrik di area industri apalagi disegel ormas. Dampaknya juga menyasar kontainer pabrik nan tak bisa keluar. Ormas disebut melakukan demonstrasi untuk meminta 'jatah' dalam pembangunan alias aktivitas pabrik. Sejumlah penanammodal telah melaporkan perihal tersebut langsung kepada Presiden Prabowo.

Akan tetapi, sampai sekarang belum ada langkah konkret dan tegas dari pemerintah untuk membereskan ormas-ormas bandel tersebut.

(thr/wiw)

[Gambas:Video CNN]