Partisipasi Pemilih Di Pilkada 2024 Rendah Dibanding Pilpres, Kpu: Ini Jadi Catatan Kita

• 

• Berita

• Politik

Senin, 3 Februari 2025 - 19:56 WIB

Jakarta, detikai.com - Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyebut partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 mengalami penurunan. Dia menyebut tingkat partisipasi itu tercatat sebesar 71,39 persen untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Untuk pemilihan bupati (pilbup) 74,41 persen dan pemilihan wali kota (pilwalkot) 67,74 persen.

"Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 71,39 persen di 37 provinsi," kata Afifuddin dalam Rapat Kerja berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Pun, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41 persen di 415 kabupaten. Lalu, untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74 persen di 93 kota. 

Afif menerangkan, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024

Menurut dia, nomor penurunan ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu di masa nan bakal datang.

"Kalau kita merujuk pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81 persen. Ini menjadi catatan buat kita semua," ujarnya.

Selain itu, kata Afif, sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 salah satunya, jarak waktu nan terlalu dekat antara Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024.

"Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita kudu berjibaku dengan tahapan pilkada nan sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi nan kita lakukan terutama jejeran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota," ujarnya.

Kemudian, aspek cuaca juga menjadi salah satu hambatan lainnya. Menurutnya, kondisi cuaca di November sangat tidak menentu, sehingga berakibat pada pengedaran logistik.

Selain itu, ada pula tantangan personil KPU di wilayah nan sudah lenyap masa kedudukan menjelang penyelenggaraan pemungutan suara. Meski demikian, penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat melangkah lancar.

"Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat," katanya.

Afif menambahkan, 2024 merupakan tahun politik di mana masyarakat tetap terbawa rumor di pemilu nasional, pilpres, hingga pileg. Kondisi ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya info hoaks media sosial.

"Perlu upaya masif untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat," ujarnya.