Ojk Sebut Risiko Kredit Ke Umkm Lebih Tinggi Dibanding Sektor Lain

Jakarta, detikai.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Pembahasan Rancangan POJK tentang pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan karena UMKM mempunyai peran krusial dalam perekonomian Indonesia.

Dian mengungkapkan, per Februari 2025, porsi angsuran UMKM sebesar 19,75%. Artinya tetap terdapat potensi untuk meningkatkan porsi penyaluran angsuran kepada sektor tersebut.

Menurutnya ada sejumlah hambatan nan dihadapi dalam penyaluran angsuran UMKM antara lain keterbatasan infrastruktur, kuantitas, serta kapabilitas sumber daya manusia (SDM) lembaga jasa finansial (LJK) nan memahami karakter dan upaya UMKM.

"Oleh lantaran itu, harapannya POJK-UMKM ini dapat menjadi solusi bagi perihal tersebut," ujarnya di saat rapat berbareng Komisi XI DPR di gedung DPR RI Jakarta, Senin (28/4).

Di sisi lain, dia juga menyebut bahwa akibat angsuran kepada UMKM tetap lebih tinggi dibandingkan kepada non-UMKM.

Hal tersebut tercemin dari non-performing loan (NPL) per Februari 2025 tercatat angsuran UMKM sebesar 4,15%, lebih tinggi dibandingkan NPL angsuran non-UMKM nan sebesar 1,76%. 

"Diperlukan tata kelola dan manajemen resiko nan memadai dalam penyaluran pembiayaan UMKM," sebutnya.

Ia menambahkan, sektor UMKM sangat krusial lantaran UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap PDB sekitar 61%, lebih besar dari negara Singapura, Malaysia dan Thailand.

"UMKM bisa menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan berasas peran UMKM tersebut, latar belakang penyusunan rancangan POJK akses pembiayaan kepada UMKM, POJK-UMKM, ialah agar meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM," pungkasnya.

(mkh/mkh)

Next Article Soal Penyaluran Kredit, Ini Kekhawatiran OJK Tahun Depan