Menteri Ham Pigai Usul Pendidikan Barak Militer Diterapkan Serentak

Jakarta, detikai.com --

Menteri Hak Asai Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah diterapkan masif di Indonesia jika penerapan nan saat ini berjalan di Jawa Barat sukses.

Hal itu disampaikan Pigai usai berjumpa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

"Kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan nan dimiliki oleh Kementerian HAM bakal menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan agar bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, masif di seluruh Indonesia untuk ke depan," kata Pigai.

Ia menilai pendidikan siswa di barak itu tidak bertentangan dengan HAM. Menurutnya, pendidikan di barak itu berorientasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kualitasnya apa? satu pengetahuan, kedua peningkatan keterampilan, ketiga adalah peningkatan mental, mental, produktivitas disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan kewenangan asasi manusia. Berarti enggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah nan bertentangan dengan kewenangan asasi manusia," katanya.

Ia menjelaskan awalnya, Kementerian HAM cemas pendidikan di barak adalah bagian dari corporal punishment.

Pigai mengatakan corporal punishment adalah sebuah balasan bentuk nan selama ini sudah berjalan di mana pendidik menghukum siswa dengan mencubit dan memukul.

"Setelah kami cek rupanya tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," ujarnya.

Sejumlah wilayah di Jawa Barat sebelumnya telah melaksanakan program sekolah militer nan diusung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program itu menuai kritik dari beragam pihak.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa bandel ke barak TNI tidak tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan civic education alias pendidikan kebangsaan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," kata Atnike beberapa waktu lalu.

(yoa/isn)

[Gambas:Video CNN]