Ketua Mpr: Ormas Jadi Masalah Dunia Usaha

detikai.com, Jakarta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku terusik dengan keberadaan organisasi masyarakat (ormas) nan belakangan menimbulkan masalah sosial. Muzani menyatakan ormas memang menjadi masalah di bumi usaha.

"Iya, saya kira kejadian ini agak mengusik lantaran dengan cap dan stempel apa pun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi aktivitas dunia usaha," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Atas perihal itu, Muzani menilai perlu ada penertiban bagi golongan maupun ormas meresahkan. Sebab, dia mau investasi dan bumi upaya di tanah air bisa maju dan lancar tanpa gangguan pihak lain.

"Karena itu saya kira sebelum nggladrah (berkeliaran) semuanya mungkin pemerintah ada baiknya untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap perihal tersebut (ormas)," ujar Ketua MPR.

Muzani belum tahu pasti apa kebijakan politik dari Presiden Prabowo Subianto mengenai ormas-ormas meresahkan ini. Pada intinya, pemerintah pasti menginginkan sektor bumi upaya dan investasi bisa tenang.

"Ya saya kira, mungkin Kementerian Dalam Negeri sama kementerian mengenai bisa mendiskusikan gimana caranya," ujar Sekjen Partai Gerindra ini.

Bos Kadin Akui Premanisme Berkedok Ormas Pengganjal Investasi

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie mengakui, premanisme berkedok ormas menjadi salah satu penghambat investasi asing maupun domestik.

Kadin mengimbau abdi negara kepolisian untuk bertindak tegas, tidak melakukan pembiaran, dan menghilangkan kesan seakan ada ormas tertentu nan dilindungi abdi negara Kepolisian dan TNI.

Kadin juga mengingatkan agar aspek nan menjadi pemicu tindakan nan tidak menyenangkan kudu diperhatikan oleh semua pelaku upaya dan penyelenggara negara. Kadin sebagai mitra pemerintah menolak dan mengutuk segala corak intimidasi dan kekerasan.

Menurut Anin, kasus di Cilegon tidak bisa disamaratakan dengan kasus premanisme nan dilakukan oleh sejumlah ormas. Menurut dia, ada latar belakang peristiwa nan perlu dilihat dan dipahami. "Ini sama sekali bukan pembelaan, tapi pentingnya semua pihak memandang masalah secara utuh," ujar Anin melansir Antara.

Dia mengingatkan bahwa jika ada personil nan melakukan intimidasi, pemerasan, dan tindakan sejenisnya nan melanggar norma bakal langsung dinonaktifkan.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan semua pengurus dan personil Kadin di semua provinsi dan kabupaten kudu mematuhi patokan organisasi.

Organisasi nan mewadahi seluruh pelaku upaya di Indonesia itu mengingatkan agar seluruh pihak menjaga suasana investasi.

"Ke depan, personil Kadin nan melakukan intimidasi, pemerasan, pemalakan, dan sejenisnya, langsung dinonaktifkan," ujar Anin sapaan berkawan Anindya melansir Antara, Senin (19/5/2025).

Maraknya tindakan premanisme berkedok ormas, Kemenko Polkam menegaskan tidak segan untuk membubarkan premanisme berkedok ormas, jika mengganggu tatanan sosial di masyarakat dan bisa berakibat terhadap investasi.