Kejar Target Menumpaskan Kemiskinan Ekstrem Ri 2026

Jakarta -

Melenyapkan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu sasaran utama Presiden Prabowo Subianto pada 2026. Target besar itulah nan membikin pemerintah mempunyai badan krusial mengurus konsep dan program percepatan pengentasan kemiskinan.

Itulah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Badan tersebut ditugaskan merancang rencana induk percepatan pengatasan kemiskinan.

Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan support sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.

"Dengan beragam intervensi program pemerintah nan konsentrasi pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga nan efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa golongan miskin ekstrem itu bakal bisa dientaskan," kata dia kepada detikaicom.

Dia mengakui, banyak tantangan nan kudu dilalui pemerintah untuk mencapai cita-cita tersebut. Bersama detikaicom, Budiman Sudjatmiko buka-bukaan strategi percepatan melenyapkan kemiskinan ekstrem dan tantangannya. Berikut petikan wawancara lengkapnya:

Pak Budiman dikenal sebagai aktivis, gimana akhirnya terjun ke pemerintahan dan mendapatkan petunjuk langsung menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan?

Sebenarnya saya pernah membikin kitab dulu, 2012 alias 2013, tentang anak-anak revolusi nan saya format dalam corak novel begitu ya. Justru rumor kemiskinanlah nan pertama kali rasanya... ada dua sebenarnya rumor nan paling memotivasi saya sejak kecil. Satu, paling malas memandang kemiskinan dan kebodohan.

Paling malas setiap orang kok bisa miskin dan tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan juga jika ada lihat orang tidak punya akses berilmu pengetahuan. Itu rasanya seiring deh itu, dari mini ya, jauh sebelum mulai politik. Isu kemiskinan, kegoblokan itu menjadi sesuatu nan membikin saya gelisah.

Tapi dalam perjalanannya, tetap SD padahal, saya justru menemukan jawabannya pada politik. Ketika saya membaca riwayat hidup Bung Karno, nan berjumpa dengan orang miskin di Bandung, berjulukan Marhaen di ITB. Kemudian itu menggerakkan dia untuk memahami gimana langkah nan menolong si Marhaen ini merdeka dari kemiskinannya. Dan kemudian dia memandang Marhaen sebagai bangsa Indonesia terjajah juga mau memerdekakan bangsanya.

Saya menemukan bahwa dari sosok nan kemudian saya kagumi ialah Bung Karno, solusi kemiskinan dan kegoblokan adalah politik. Nggak tahu jika seandainya waktu itu saya nemunya kitab tentang manajemen, alias kitab entrepreneurship, mungkin saya bakal berpikir, mungkin saya berpikir solusi mengatasi kemiskinan adalah dengan membangun perusahaan, misalnya, kerja ke bisnis.

Tapi ya takdir saya mengatakan bahwa lantaran saya mengakses pertama kitab tentang politik dan tentang sejarah, jadi tiba-tiba saya kaitkan saja bahwa langkah mengatasi kemiskinan dan kegoblokan bangsa Indonesia seperti nan dicontohkan Bung Karno. Mungkin situasi di rumah saya, saya kan orang desa, di kota kecil, makanya kemudian stimulasinya, rangsangan pada kepala saya adalah melakukan tindakan politik.

Akhirnya dapat tugas untuk mengatasi kemiskinan. Apa nan Bapak pelajari selama ini mengenai kemiskinan?

Orang miskin itu tidak punya uang, tidak punya aset, tidak punya akses. Orang sejahtera itu punya uang, punya aset, dan punya akses. Bagi kami, tujuan BP Taskin adalah membikin orang Indonesia menjadi punya uang, punya aset, dan punya akses.

Uang kita tahu, duit cash, nan bisa dibelanjakan, liquid. Kedua, aset, aset apa? Rumah, tanah, aset dasar. Ada akses, akses itu adalah sesuatu untuk mengembangkan aset. Akses, akses adalah sesuatu untuk mengembangkan aset. Akses itu apa? Ilmu, pengetahuan, teknologi, itu akses. Artinya terhadap pendidikan.

Tidak punya duit akibat misalnya penghasilan nan rendah, tidak punya aset artinya tidak punya tanah alias tidak punya tanah digusur, sehingga tidak punya duit nan cukup, duit nan tidak cukup, asetnya hilang, tapi duit nan tidak cukup untuk kompensasinya. Akses, mungkin punya uang, punya tanah, tapi lantaran dia tidak punya akses pengetahuan pengetahuan, tidak punya akses teknologi, tidak punya akses pendidikan, tidak punya akses pasar, tidak punya akses social network, jaring sosial, sehingga duit dan asetnya tidak berkembang.

Jika dia tidak bisa mengakses pasar, mengakses pada pengetahuan pengetahuan, mengakses pada teknologi, sehingga kemudian involutif, ngubek di situ dengan tanah dan akses nan gini gitu aja. Lama-lama lenyap nih, tanahnya lenyap lama-lama lantaran tidak bisa dikembangin tanahnya, aset tanahnya tidak dikembangin lantaran tidak ada akses pada pasar, aset uangnya tidak bisa dikembangin.

Akhirnya dipakai untuk mengkonsumsi saja, sehingga tidak bisa dipakai untuk investasi, lantaran dia tidak punya pengetahuan pengetahuan gimana langkah berinvestasi. Meskipun dia punya akses dan punya uang, tidak punya akses pada pengetahuan pengetahuan, pada jaringan perbankan, pada pasar, akhirnya dia susut juga. Itulah nan terjadi, tidak ada pengetahuan pengetahuan, akses, dia tidak berkembang, tidak berkembang.

Standar kemiskinan menurut BPS pada September 2024 adalah mereka nan berada di bawah Garis Kemiskinan alias keahlian mengeluarkan biaya minimum per bulan sebesar Rp 595.242. Dimana Rp 443.433 dikeluarkan untuk kebutuhan makanan, dan Rp 151.809 untuk non makanan.

Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem BPS menggunakan standar Bank Dunia sebesar kira-kira Rp 391 ribu per kapita per bulan. Selain referensi tingkat pengeluaran bulanan, kemiskinan ekstrem juga merupakan kondisi ketika masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar nan meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses info terhadap pendapatan dan jasa sosial.

Terkait pengentasan kemiskinan, apa bedanya tugas BP Taskin dengan Kementerian Sosial?

Pertama tugasnya (BP Taskin) adalah merancang rencana induk pengatasan kemiskinan ya 2024-2029 sedang kami susun. Kedua kita lakukan koordinasi pengawasan, pengendalian, sinkronisi, kerja-kerja Kementerian dan Lembaga dan bisa melakukan eksekusi berbareng Kementerian dan Lembaga nan ada.

Dalam pertemuan kami dengan Kementerian Sosial, Kementerian Sosial meminta kami untuk mendorong graduasi, bukan sekedar membikin orang miskin ekstrem menjadi miskin dan kemudian menjadi wirausaha, itu tetap kerja sama dengan kita. Dengan BGN (Badan Pangan Nasional) kita sudah ketemu juga dalam program Makan Begizi Gratis. Kita bakal mendorong pembentukan dapur-dapur di wilayah 3T terluar, tertinggal, terdepan.

Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia cukup tinggi, menurut info dari Bank Dunia, rasio masyarakat miskin nasional di nomor 8,57% (September 2024) turun dibandingkan Maret 2024 9%. Bagaimana pemerintah memandang nomor tersebut, adakah catatan nan dimiliki pemerintah mengenai nomor kemiskinan saat ini?

Pertama-tama saya mau koreksi mengenai nomor kemiskinan nasional sebesar 8,57% itu bukan info dari Bank Dunia, melainkan laporan BPS periode September 2024. Turun dari 9,03% pada Maret 2024. Sementara itu laporan terakhir dari BPS mengenai tingkat kemiskinan ekstrem adalah sebesar 0,83% pada Maret 2024.

BP Taskin memandang penurunan tingkat kemiskinan tersebut relatif baik, meskipun pemerintah kudu kerja lebih keras lagi untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, lantaran adanya tantangan situasi perekonomian nasional hingga dunia nan berpotensi memicu munculnya sumber-sumber kemiskinan baru, baik lantaran disrupsi teknologi digital nan mengubah struktur lapangan kerja dan industri, maupun persaingan geopolitik dan geoekonomi nan berpengaruh pada lampau lintas upaya dan perdagangan dunia.

Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, waktunya hanya tinggal tahun depan. Apakah sasaran tersebut realistis dengan beragam tantangan dan kenaikan bahan pangan dan jasa di Indonesia?

Jika merujuk pada info terakhir mengenai tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,83% pada Maret 2024 alias setara dengan populasi 2,35 juta jiwa, maka sasaran 0% kemiskinan ekstrem pada akhir 2026 tetap realistis. (Caranya) dengan menciptakan entrepreneurship pemberdayaan ekonomi di beberapa sektor.

Dengan beragam intervensi program pemerintah nan konsentrasi pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga nan efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa golongan miskin ekstrem itu bakal bisa dientaskan. BP Taskin bakal bergerak sigap dan efektif untuk berkoordinasi dengan beragam pihak mencapai sasaran tersebut.

Sebelumnya, sasaran kemiskinan ekstrem 0% dicanangkan pada 2024, namun tidak tercapai. Dari BP Taskin apakah sudah mengetahui penyebab dari tidak tercapainya sasaran tersebut? Apa saja tantangannya?

Target kemiskinan ekstrem 0% nan tadinya direncanakan tercapai pada akhir 2024 tidak tercapai, lantaran ada beberapa penyebab, antara lain, tantangan struktural ekonomi berupa perubahan lanskap lapangan kerja akibat disrupsi teknologi, membikin pekerjaan casual alias non umum semakin banyak.

(Kedua) Ketergantungan pada sektor primer, di mana masyarakat miskin ekstrem banyak berjuntai pada pertanian tradisional alias nelayan skala mini nan rentan kandas panen dan perubahan harga. (Ketiga) Keterbatasan prasarana dan jasa dasar, terutama pada masyarakat di wilayah 3T.

(Keempat) Dampak eksternal nan tidak terduga seperti perubahan suasana nan memicu beberapa musibah alam, seperti banjir dan tanah longsor, mengakibatkan munculnya kantung-kantung kemiskinan ekstrem baru. (Kelima) Pensasaran penerima faedah agunan dan perlindungan sosial perlu ditingkatkan akurasinya. (Keenam) Program pemberdayaan masyarakat perlu lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk menurunkan nomor kemiskinan ini tentu memerlukan anggaran guna menggerakkan beragam program nan dimiliki pemerintah. Berapa anggaran nan disiapkan oleh pemerintah?

APBN 2025 mengalokasikan anggaran hingga Rp 504,7 triliun untuk program-program agunan dan perlindungan sosial, nan terbagi antara lain untuk, program-program seperti PKH dan BPNT di Kemensos sebesar hingga Rp 79,59 triliun. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga Rp 30 triliun. Alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp 49 triliun. Program BLT Desa sekitar Rp 10,7 triliun. Subsidi Energi dan Non-Energi senilai hingga Rp 330 triliun.

Selama ini support sosial menjadi salah satu langkah nan diandalkan dalam membantu masyarakat miskin, namun langkah itu tidak menurunkan nomor kemiskinan. Saat ini bansos pun tetap ada walaupun dalam duit tunai, gimana pemerintah memandang program tersebut? Mengapa tetap dipertahankan?

Kami merekomendasikan agar itu (bansos) hanya untuk nan ODGJ saja nan lansia saja. Kita utamanya adalah menciptakan entrepreneurship dari orang miskin. Pendekatan kita adalah pendekatan identifikasi investasi dan kolaborasi, bukan pendekatan afirmasi, pembelaan dan proteksi. Bukan sekedar mengurangi beban orang miskin tapi melakukan industrialisasi nan memerdekakan rakyat miskin.

BP Taskin berkepentingan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan beragam K/L maupun Pemerintah Daerah untuk kedua sasaran tersebut. Dalam perihal pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bansos, BP Taskin bakal mendorong peningkatan kecermatan penerima manfaat, sementara dalam perihal peningkatan pendapatan masyarakat miskin, BP Taskin bakal mendorong terbentuknya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam corak ekosistem pemberdayaan masyarakat miskin di 9 Sektor Industri.

Harapannya apa untuk ke depannya Indonesia mengenai masalah kemiskinan?

Mungkin untuk Indonesia sendiri lantaran itu safety net, bansos (bantuan sosial) tidak dihilangkan. Jadi safety net adalah tempat agar orang nan jatuh tidak terjebak ke tembok aspal, tapi ke trampolin. Jadi untuk ODGJ, lansia, maupun mereka jika langsung aja jatuh ada pegangan, ada pelampung. Tapi kan hidup tidak kudu di pelampung terus-menerus.

Selama ini kita banyak hidup di pelampung terus-menerus pelampungnya tidak dihilangkan. Tapi bukan itu menjadi menu pokoknya, menu pokoknya membikin orang nan sudah diselamatkan di pelampung tidak tenggelam ke dalam laut kemiskinan, dengan kita menjadikan perahu-perahunya.

Kita lagi menyusun konsep pemberdayaan ekonomi kewirausahaan sosial, ditambah lagi kewirausahaan sosial berbasis teknologi di perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, di transportasi macam-macam.

(ada/eds)