Jokowi Persoalkan Instruksi Megawati Larang Kader Pdip Ikut Retreat, Said: Ini Urusan Partai!

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 21 Februari 2025 - 15:33 WIB

Jakarta, detikai.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah merespons omongan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) nan menyoroti petunjuk Ketum PDIP Megawati melarang kadernya mengikuti retreat kepala wilayah di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Said menegaskan petunjuk Megawati untuk kepala wilayah dari PDIP merupakan urusan internal partai, bukan urusan orang luar.

"Ya ini urusan partai lah ya. Urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2025.

Said mengaku menyambangi kediaman Megawati lantaran mendapat tugas. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai retreat kepala wilayah PDIP.

"Saya ada tugas. Ya namanya kader, ada tugas lah," ujar dia.

Said menambahkan dirinya menyambangi kediaman Megawati berbareng Gubernur Jakarta sekaligus kader PDIP, Pramono Anung. Namun, Pramono lebih dulu meninggalkan kediaman Megawati.

"Saya dengan Mas Pram, Mas Pram sudah balik," tuturnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, memberikan petunjuk kepada para kepala wilayah PDIP untuk menunda perjalanan menuju agenda retreat di Akmil, Magelang.

Instruksi Megawati itu tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025 itu. Sikap Megawati sebagai respons dari penangkapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, nan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

"Kepala wilayah dan wakil kepala wilayah untuk menunda perjalanan nan bakal mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025," kata Megawati dikutip dari poin pertama Instruksi Harian Ketua Umum DPP PDIP, Kamis, 20 Februari 2025.

Sebelumnya, Jokowi menilai semestinya seluruh kepala wilayah nan sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto wajib datang untuk mengikuti retreat di Magelang. Ia menyebut perihal itu merupakan urusan pemerintahan.

"Ini kan urusan kepemerintahan nan diundang kepala daerah, nan mengundang Presiden. Ya mestinya hadir, datang," kata Jokowi di depan kediaman pribadinya di Solo pada Jumat, 21 Februari 2025.

Jokowi sangat menyayangkan petunjuk tersebut. Sebab, kepala wilayah merupakan hasil pilihan rakyat melalui pilkada. Setelah terpilih, para kepala wilayah bakal memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk golongan alias golongan lainnya.

"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk nan lain," ujarnya.