Golkar Setuju Pernyataan Sby, Dahulukan Kepentingan Negara Sebelum Partai

• 

• Berita

• Politik

Senin, 24 Februari 2025 - 11:16 WIB

Jakarta, detikai.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Omongan SBY itu meminta kader Partai Demokrat kudu mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. 

Hal itu disampaikan SBY saat berjumpa 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 23 Februari 2025.

Sarmuji menekankan, kepentingan negara memang kudu didahulukan daripada kepentingan partai. Dia menekankan, jika seseorang sudah menyatakan loyal kepada negara, maka loyalitas terhadap partai tidak bertindak lagi.

"Loyalitas kepada negara dimulai maka loyalitas ke partai berakhir. Setidaknya kepentingan negara mesti didahulukan dibandingkan kepentingan partai," kata Sarmuji kepada awak media, Senin, 24 Februari 2025.

Sarmuji menambahkan, kondisi partai politik pastinya bakal mengalami pasang surut. Beda dengan negara nan kudu tetap berdiri tegak.

Karena itu, Sarmuji mendukung pernyataan SBY terhadap kader Demokrat tersebut. 

"Partai bisa pasang dan surut apalagi bubar. Tetapi, negara mesti tegak berdiri," jelasnya.

Sebelumnya, SBY menekankan kader Partai Demokrat kudu lebih mengutamakan kepentingan negara dan rakyat sebelum partai. Ia mengingatkan agar kader menjunjung tinggi perjuangan demi negara dan rakyat di atas kepentingan partai.

"Karena ada nilai-nilai sejarah nan mau saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, nan utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai)," kata SBY saat berjumpa dengan 38 DPD Partai Demokrat. 

Pernyataan tersebut seolah menyindir Ketua Umum Megawati Soekarnoputri nan melarang kepala wilayah nan diusung PDIP ikut retreat imbas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Instruksi Megawati tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 nan diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retreat kepala wilayah dari PDIP ke Akmil Magelang. Penundaan ini disebabkan lantaran dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.

Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, nan menyebut Ketua Umum mempunyai kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan petunjuk partai.

Retreat sendiri dijadwalkan pemerintah pusat untuk dilakukan para kepala wilayah terpilih nan telah dilantik sejak 21 hingga 28 Februari 2025.