Dpr Soroti Anak Try Sutrisno Letjen Kunto Batal Dimutasi

Jakarta, detikai.com --

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyoroti pembatalan mutasi anak Jenderal purnawirawan sekaligus mantan wakil presiden Indonesia Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Kunto saat ini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan) dan bakal dimutasi menjadi staf unik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) namun batal. Hasanuddin menilai perubahan tersebut mencerminkan ada pengaruh politik dalam mutasi perwira tinggi.

"Pergantian Letjen Kunto Arief, lampau beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi," ujar TB Hasanuddin dalam rilis resmi Jumat (2/5).

Ia merujuk ke spekulasi publik nan menyoroti pergantian Letjen Kunto berangkaian dengan pernyataan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan keterlibatan mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon pengganti.

Hasanuddin lampau menegaskan mutasi prajurit aktif semestinya tak terpengaruh oleh opini masyarakat sipil alias tekanan politik.

"Ini preseden jelek bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan lantaran permintaan pribadi," ujar dia.

Hasanuddin menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) nan sigap dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

TNI, lanjut dia, merupakan perangkat negara, bukan perangkat politik.

"Mutasi kudu bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini," imbuh Hasanuddin.

Di kesempatan itu, Hasanuddin juga menyampaikan kritik ke Panglima TNI nan dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi.

"Menurut irit saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berasas kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi," ungkap dia.

TNI belakangan ini menjadi sorotan usai membatalkan mutasi Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lain.

Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 nan ditetapkan 30 April 2025 dan ditandatangani Kepala Sekretaris Umum (Setum) TNI Brigjen Mohammad Sjahroni.

Surat ini sekaligus membatalkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan perubahan mutasi tersebut dilakukan usai melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi nan belum memungkinkan ditinggalkan perwira tinggi TNI terkait.

"Dari alur rangkaian nan mengikuti mutasi Letjen Kunto rupanya belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas nan tetap kudu diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi," kata dia saat konvensi pers virtual pada Jumat.

Kristomei lampau berujar "Oleh lantaran itu, diputuskan untuk menunda alias meralat perubahan tersebut."

Kapuspen TNI itu juga menegaskan seluruh proses mutasi kedudukan di lingkungan TNI murni berasas kebutuhan organisasi, Tour of duty/tour of area, dan telah melalui sistem sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

(ans/sfr)

[Gambas:Video CNN]