Dasco Bantah Rapat Ruu Tni Dibahas Diam-diam Dan Dikebut

• 

• Berita

• Politik

Senin, 17 Maret 2025 - 12:03 WIB

Jakarta, detikai.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membantah revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dibahas secara diam-diam. Ia memastikan, meski rapat itu digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, tetapi berjalan secara terbuka.

Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons ramainya kritik publik atas revisi UU TNI. Publik mengkritik setelah Komisi I DPR menggelar rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025.

"Boleh dilihat diagenda rapatnya. Rapat diadakan terbuka," jelas Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Selain itu, Dasto juga turut menyanggah rapat RUU TNI dikebut. Ia menjelaskan RUU TNI sudah melangkah sejak bulan lalu.

"Saya sampaikan bahwa tidak ada kebut mengebut dalam revisi UU TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi UU TNI ini sudah berjalan dari berapa lama ya, berapa bulan lampau dan itu kemudian dibahas di Komisi I, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik," katanya.

Di sisi lain, Dasco memastikan konsinyering alias pembahasan RUU TNI itu tidak menyalahi patokan Undang-undang. "Walaupun kemarin nan saya lihat rencananya empat hari disingkat jadi dua hari dalam rangka efisiensi dan itu diperlukan lantaran mengundang lembaga lain," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, memberikan penjelasan mengenai dengan penyelenggaraan rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI nan digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Indra mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat panja nan digelar di hotel tersebut sudah atas izin ketua DPR dan juga sesuai dengan tata tertib sebagaimana dalam Pasal 254.

“Ya jadi kita bicara patokan dulu gitu ya, patokan berangkaian dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR,” kata Indra kepada wartawan seperti dikutip, Minggu 16 Maret 2025.

Indra menuturkan, pihak dari sekretariat DPR sudah melakukan penjajakan terhadap beberapa hotel untuk kesiapan dijadikan tempat penyelenggaraan rapat panja tersebut.

Indra mengaku DPR tetap mempunyai 50 persen anggaran untuk aktivitas seperti revisi Undang-undang (UU ) nan strategis. Meski, kata dia, DPR terkena pemotongan anggaran imbas kebijakan efisiensi dari pemerintah.

“Kita tetap punya anggaran nan 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga lantaran RUU ini juga bagian dari sasaran legislasi DPR gitu ya. Jadi jika keterkaitan dengan penghematan, ini kita tetap punya anggaran persediaan dari nan 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi nan kudu diselesaikan dengan format konsinyir gitu," ujarnya.