Bansos Dipake Judol, Puan: Harus Telusuri Tuntas

detikai.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan pengesahan mengenai info banyaknya penerima support sosial (bansos) nan disebut terlibat judi online. Menurutnya, langkah ini diperlukan setelah PPATK mengungkap lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain gambling daring dengan nilai transaksi mencapai Rp 957 miliar.

"Temuan ini kudu ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi info sangat krusial agar jangan sampai masyarakat rentan nan semestinya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lampau support sosialnya dihentikan," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

Puan menekankan, info PPATK kudu dijadikan dasar awal dalam dilakukannya verifikasi, bukan langsung digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos.

“Dalam kasus judol, banyak modus nan melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” sebut wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

"Bisa jadi memang ada penerima bansos nan betul-betul terlibat. Tapi bisa juga ada nan tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah kudu menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan," imbuh Puan.

Puan menilai perihal ini menunjukkan tetap lemahnya perlindungan terhadap info pribadi masyarakat karena celah keamanan dalam sistem info kependudukan dan penerima support sosial dapat dengan mudah didapat pihak-pihak tak bertanggung jawab.

"Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi gambling online, berfaedah sistem perlindungan info kita tetap kurang. Ini kudu dibenahi. Perlindungan info pribadi adalah bagian dari perlindungan kewenangan penduduk negara," tutur mantan Menko PMK tersebut.

Puan juga menyoroti pentingnya pertimbangan terhadap sistem penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak nan berkuasa menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.

"Bansos itu untuk mereka nan betul-betul membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi gambling online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul kudu ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.

“Di sisi lain, Pemerintah berbareng stakeholder mengenai juga kudu memastikan adanya penegakan norma andaikan info penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat nan tidak tahu apa-apa,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf namalain Gus Ipul menyebut sekitar 571 ribu orang penerima support sosial (bansos) diduga ikut main judol dengan nilai transaksi ratusan miliar. Data ini ditemukan ketika Kemensos menyandingkan info dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kemensos mencocokkan sebanyak 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan info 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK. Penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi mengenai judol dengan nomor transaksi menembus Rp 957 miliar.

Meski begitu, Kemensos belum bisa memastikan apakah 571 ribu orang itu betul-betul bermain judol secara sadar. Kemensos tetap bakal menelusuri lebih lanjut berbareng PPATK.