Alasan Kpk Hanya Tetapkan Lima Tersangka Dalam Ott Proyek Jalan Di Sumut

detikai.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka bunyi mengenai argumen hanya menetapkan lima tersangka dari enam orang nan diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Satu orang lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka lantaran belum ditemukan bukti nan cukup.

“Yang satu orangnya itu, setelah kami periksa dan kami dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku sehingga kategorinya adalah saksi,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, (28/6/2025), seperti dikutip dari Antara.

Asep mengatakan, keenam orang tersebut telah diperiksa secara intensif oleh penyidik. Namun, satu orang nan sebelumnya ikut diamankan dalam OTT tetap berstatus saksi. Menurutnya, berasas hasil pemeriksaan, keterlibatan orang tersebut belum bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi lantaran belum memenuhi unsur perangkat bukti.

Asep menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan nan dilakukan pada Kamis, 26 Juni 2025, merupakan langkah awal pengungkapan kasus. KPK saat ini tetap terus mendalami perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, dan melacak aliran biaya dari proyek-proyek jalan nan diduga menjadi objek suap.

Dalam kasus ini, dua pihak swasta ialah KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RN diketahui sudah mendapatkan proyek dari Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara sejak tahun 2023. Proyek nan sudah dikerjakan tersebut diduga menjadi celah terjadinya praktik suap antara pihak kontraktor dengan sejumlah pejabat nan mempunyai kewenangan dalam proses pengadaan.

Asep menambahkan bahwa saat ini interogator juga tengah menelusuri ke mana saja duit suap tersebut mengalir. Ia berambisi proses pengungkapan nan terus melangkah bisa menjadikan kasus ini semakin terang dan memberikan kejelasan norma bagi semua pihak nan terlibat.