Update Kasus Laptop Kemendikbudristek Usai Penetapan 4 Tersangka

Jakarta, detikai.com --

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka mengenai kasus dugaan korupsi dalam program pendidikan tahun 2019-2022 di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Para tersangka itu adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kemudian Mulyatsyah selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Ibrahim Arief nan merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020, dan Jurist Tan selaku Staf Khusus Nadiem di kementerian itu.

Sri dan Mulyatsyah sudah dilakukan penahanan Rutan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Selasa (15/7). Sedangkan Ibrahim dilakukan penahanan kota mengingat kondisi kesehatan nan bersangkutan.

CNNIndonesia.com merangkum perkembangan terkini mengenai kasus nan merugikan finansial negara sejumlah Rp1,98 triliun tersebut.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tetap berstatus saksi. Dia dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan nan kedua pada Selasa (15/7).

Peran Nadiem

Kejaksaan Agung mengungkapkan Nadiem merupakan pihak utama nan merencanakan program pengadaan TIK Chromebook.

Proses perencanaan itu apalagi dilakukan Nadiem sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri. Direktur Penyidikan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan rencana itu dipikirkan berbareng Ibrahim Arief meski belum dilantik sebagai konsultan teknologi.

Setelah menjabat sebagai menteri, Direktur Penyidikan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan rencana itu dilanjutkan Nadiem dengan menemui pihak Google untuk membahas Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud berupa pengadaan TIK.

Hasil pertemuan kemudian ditindaklanjuti oleh Staf Khusus Nadiem ialah Jurist Tan. Jurist menemui Google untuk membahas proses teknis pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS.

Selanjutnya, Nadiem disebut memimpin rapat melalui Zoom Meeting pada 6 Mei 2020 berbareng Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, Jurist Tan dan Ibrahim Arief.

"NAM [Nadiem Makarim] dalam zoom meeting memerintahkan penyelenggaraan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS," kata Qohar.

Qohar mengatakan Nadiem juga menerbitkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 5 Tahun 2021 nan di dalamnya turut mengatur penyelenggaraan pengadaan TIK laptop Chromebook.

Dalam patokan itu, Nadiem menjelaskan sumber biaya nan bakal digunakan untuk proyek tersebut berasal dari biaya APBN pada Satuan Pendidikan di Kemendikbudristek sebesar Rp3,64 triliun dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp5,66 triliun.

"Sehingga total Rp9,30 triliun untuk sebanyak 1.200.000 unit Chromebook nan semuanya diperintahkan NAM menggunakan pengadaan laptop dengan software ChromeOs," jelas Qohar.

"Namun, ChromeOs tersebut dalam penggunaan untuk pembimbing dan siswa tidak mencapai optimal dikarenakan ChromeOs susah digunakan bagi pembimbing dan siswa," imbuhnya.

Jurist Tan diduga di Australia

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku memperoleh info mengenai keberadaan Jurist Tan di Australia.

"Jurist Tan diduga pernah terlihat di kota Sydney Australia dan terdapat jejak di sekitar kota pedalaman, Alice Springs," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Kejaksaan Agung pun menyatakan bakal menindaklanjuti info tersebut untuk selanjutnya memasukkan Jurist Tan ke dalam red notice Interpol.

"Semua info kelak kita tampung, kelak kita penemuan keberadaannya. Benar alias tidaknya kita bakal memastikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/7).

Grup WA 'Mas Menteri'

Kejaksaan Agung mengatakan Nadiem pernah membikin grup WA berjulukan 'Mas Menteri Core Team' sebelum resmi dilantik menjadi menteri.

Abdul Qohar menyebut dalam grup tersebut juga dilakukan pembahasan soal rencana program digitalisasi di Kemendikbudristek sebelum Nadiem menjadi menteri.

"Pada bulan Agustus 2019 (Jurist Tan) bersama-sama dengan NAM (Nadiem) dan FN [Fiona] membentuk grup WA berjulukan 'Mas Menteri Core Team' nan sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek andaikan kelak NAM diangkat pada tanggal 19 Oktober 2019. NAM diangkat sebagai Menteri di sekitar bulan Desember 2019," ungkap Qohar.

Setelah Nadiem resmi diangkat menjadi menteri, proses pengadaan program digitalisasi itu pun terus berlanjut.

Pemeriksaan Nadiem

Kejaksaan Agung membuka kesempatan untuk memeriksa kembali Nadiem usai mengumumkan empat orang sebagai tersangka pada Selasa (15/7).

"Siapa pun saksi nan sudah dipanggil andaikan interogator tetap memerlukan pendalaman, pasti bakal dipanggil. Tidak terkecuali NAM," kata Qohar.

Dia meminta publik untuk tidak cemas lantaran interogator tetap terus mengembangkan kasus dugaan korupsi tersebut. Qohar memastikan investigasi tengah dilanjutkan untuk menyeret pihak-pihak nan bertanggung jawab.

"Tidak usah khawatir, beberapa aktivitas alias kasus nan kita tangani tidak berakhir sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar. Karena bicara hukum, bicara perangkat bukti. Ketika dua perangkat bukti cukup pasti bakal kami tetapkan sebagai tersangka," imbuhnya.

(ryn/kid)