Ahy Ungkap Perintah Prabowo Tambah Bandara Internasional

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara tentang pengarahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah airport internasional di Tanah Air. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pariwisata di daerah.

AHY mengatakan, pengarahan itu disampaikan langsung oleh Prabowo kepada dirinya dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.

"Kita mendapatkan tugas dari Pak Presiden untuk Bandara Internasional ini perlu kita hidupkan. Tentunya saya mau mendengarkan kelak progresnya seperti apa nan perlu ditangani bersama-sama, mana nan sudah siap, dan mana nan tetap perlu waktu," kata AHY saat membuka Rakor Evaluasi Progres dan Capaian Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

AHY menjelaskan, menghidupkan kembali bandara-bandara internasional di Indonesia menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong industri pariwisata di daerah-daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi.

"Semangatnya adalah dengan mengaktifkan Bandara Internasional di lokasi-lokasi tertentu itu diharapkan bakal menghadirkan arus parawisata nan lebih baik," ujarnya.

Namun dia menekankan, kebijakan tersebut juga kudu dibarengi dengan pengetesan apakah betul setelah dibuka nantinya bakal berakibat signifikan terhadap pariwisata, alias justru ada aspek lain nan justru lebih mempengaruhi.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan baru saja menetapkan 40 airport di Indonesia berstatus airport internasional. Rinciannya, ada 36 airport umum nan dijadikan airport internasional, 3 airport unik juga dicap airport internasional, dan satu airport kelolaan pemerintah wilayah menjadi airport internasional.

Langkah ini selaras dengan titah Presiden Prabowo Subianto. Namun sejumlah pihak menilai, langkah tersebut justru kurang tepat dan justru malah membikin tata kelola menjadi tidak efektif.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menilai justru semestinya jumlah airport internasional di Indonesia tak perlu terlalu banyak. Kalau perlu airport internasional nan ada sekarang dikurangi jumlahnya seperti nan sudah dilakukan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

"Justru semestinya jumlah airport internasional di Indonesia dikurangi dan Indonesia menerapkan sistem hub and spoke untuk kebandarudaraan nan melayani penerbangan internasional dan domestik," sebut Gatot kala dihubungi detikaicom, Selasa (5/8/2025).

Selain itu, dibukanya airport internasional dengan jumlah banyak di daerah-daerah pun dapat merugikan maskapai lokal. Sebab, kemungkinan pasar penerbangan internasional tak bisa diambil maskapai lokal, ujungnya hanya maskapai asing nan bakal mengambil potensi pasar di airport internasional tersebut.

(acd/acd)