Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat Dan Wakaf

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan amal dan wakaf dengan pembayaran pajak. Menurutnya, faedah nan dirasakan sama ialah kembali lagi kepada orang nan membutuhkan.

Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan kekayaan nan dimiliki ada kewenangan orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan kewenangan tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

"Dalam setiap rezeki dan kekayaan nan Anda dapatkan ada kewenangan orang lain. Caranya kewenangan orang lain itu diberikan ada nan melalui zakat, wakaf, ada nan melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada nan membutuhkan," kata Sri Mulyani dalam aktivitas Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

Ia memaparkan, duit pajak disalurkan melalui beragam program untuk masyarakat menengah bawah. Salah satu duit pajak digunakan untuk support sosial (bansos).

"Kami sampaikan, 10 juta family tidak bisa diberikan Program Keluarga Harapan apalagi diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM nan belum bisa kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu keahlian membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah," jelasnya.

Mereka nan memerlukan pelayanan kesehatan juga disediakan akomodasi mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan akses jasa kesehatan seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari family tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada akomodasi pondok dan makan cuma-cuma bagi siswa selama menempuh pendidikan.

"Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian nan tidak mempunyai pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berbobot serta pengarahan keagamaan. Itu semuanya kewenangan dari rezeki nan Anda miliki untuk orang lain," tegasnya.

Di bagian pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani nan membutuhkan, serta support perangkat dan mesin pertanian (alsintan).

"Itu nan kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, ialah ekonomi syariah," pungkas Sri Mulyani.

(aid/rrd)