Wamendagri Sebut Banyak Daerah Belum Jelas Soal Pendanaan Psu, Buka Opsi Sharing Anggaran

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 4 Maret 2025 - 19:12 WIB

Jakarta, detikai.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya mengatakan banyak wilayah nan tak bisa menggelar pemungutan bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten mengenai pendanaan PSU tersebut.

"Jadi, saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu. Ada nan menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya. Tetapi, tetap cukup banyak nan belum memberikan kejelasan tentang keahlian pendanaan," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Maret 2025.

Dia menuturkan Kemendagri juga sudah melalukan rapat secara daring berbareng jejeran wilayah nan kudu melakukan PSU. Kemendagri sidah menelisik apakah dana APBD dari suatu wilayah tersebut betul-betul tidak bisa alias dialokasikan untuk hal-hal nan tidak perlu.

"Karena jika dibilang tidak mampu, maka kita kudu lihat apakah betul tidak bisa Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya," jelas politikus PAN itu.

"Kami memandang komposisi penganggarannya. Jangan sampai ada anggaran nan dialokasikan untuk aktivitas nan sebetulnya tidak perlu. Seperti sosialisasi dan lain-lain," lanjut Bima.

Lebih lanjut, dia menuturkan Kemendagri juga membuka opsi untuk sharing anggaran APBD dengan APBN jika memang tidak bisa menggelar PSU di suatu daerah. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci berapa persen sharing anggaran nan bakal dilakukan.

"Bisa (sharing). Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen nan dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," ujar dia.