Wakil Ketua Dpr Usulkan Peningkatan Layanan Dan Fasilitas Kantor Imigrasi Samarinda

detikai.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengusulkan peningkatan kualitas dan kapabilitas jasa di Kantor Imigrasi Samarinda. Hal ini mengingat Kalimantan Timur bakal menjadi pusat aktivitas baru seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Samarinda ini Ibu Kota Kaltim, semestinya pelayanan keimigrasian menjadi etalase. Tapi kenyataannya, akomodasi justru tertinggal. Kantor kecil, kapabilitas ruang tunggu hanya 45 kursi," kata ujar Adies saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, dikutip dari Antara, Sabtu (26/4/2025)

Ia menambahkan berasas laporan petugas lapangan, jumlah visitor di Kantor Imigrasi ini bisa mencapai 90 hingga 140 orang per hari, dan termasuk dengan jasa nan cukup padat.

Meski akomodasi terbatas, Adies mengapresiasi keahlian para petugas imigrasi nan tetap memberikan pelayanan maksimal. Berdasarkan perbincangan langsung dengan masyarakat nan tengah mengurus paspor, kebanyakan merasa puas dengan kecepatan dan keramahan layanan.

“Alhamdulillah pelayanan paspor sigap dan tidak ada keluhan dari masyarakat. Tapi tentu saja kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan semangat petugas tanpa support akomodasi nan memadai,” lanjutnya.

Selain keterbatasan kursi, area parkir nan hanya bisa menampung 12–15 mobil juga menjadi perhatian. Adies mencatat bahwa sebagian pegawai terpaksa parkir kendaraan di rumah dinas Kepala Kantor Imigrasi lantaran sempitnya lahan. Belum lagi persoalan banjir nan kerap mengganggu operasional saat hujan.

“Kondisi seperti ini jelas tidak ideal, terutama jika kita bicara soal meningkatnya arus masuk orang asing ke Kaltim, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Imigrasi perlu jadi lebih siap,” tegasnya.

Adies Kadir menambahkan peningkatan kualitas dan kapabilitas pelayanan imigrasi di Samarinda menjadi sangat penting, terutama lantaran Kalimantan Timur bakal menjadi pusat aktivitas baru melalui IKN.

Hal ini bakal berakibat langsung terhadap jumlah visitor mancanegara, investor, hingga tenaga kerja asing nan datang ke wilayah ini.

“Dengan bertambahnya wisatawan, maka negara bakal mendapatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Pemerintah wilayah juga kudu mendapatkan faedah dari masuknya orang asing, tidak boleh hanya jadi penonton,” jelas Adies.