Waketum Pkb Bilang Kritik Dari As Harus Disikapi Secara Diplomatik Namun Tetap Tegas

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 22 April 2025 - 19:48 WIB

Jakarta, detikai.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti RI mengenai kebijakan QRIS dan 
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Elite politik pun menanggapinya dengan beri support terhadap pemerintah RI.

Wakil Ketua Umum DPP PKB M. Hanif Dhakiri, mendukung pemerintah RI dan Bank Indonesia (BI) dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Menurut dia, manuver AS itu mesti disikapi.

“QRIS dan GPN adalah tonggak krusial dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional nan inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” kata Hanif, dikutip pada Selasa, 22 April 2025.

Menurut Hanif, sistem pembayaran adalah prasarana vital dalam ekonomi digital. Dia menegaskan perihal itu tidak boleh diserahkan pada kepentingan asing. 

Kata Hanif, kritik dari luar negeri, termasuk AS kudu disikapi secara diplomatik namun tetap tegas dan proporsional.

“Kami mendorong agar jalur negosiasi tetap dibuka, tapi kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional nan tidak bisa dikompromikan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu. 

Lebih lanjut, dia menambahkan keberadaan QRIS terus berkembang lantaran sudah digunakan oleh lebih dari 55 juta pengguna di Tanah Air. Bahkan, QRIS juga sudah terhubung dengan sistem pembayaran lintas pemisah di area ASEAN.

Bagi dia, kondisi itu membuktikan RI bisa membangun solusi nan setara dan berkekuatan saing secara global.

"QRIS bukan sekadar perangkat bayar, tapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global,” ujarnya.