Purnawirawan Tni Minta Gibran Dicopot, Pdip: Presiden Perlu Tanggapi Serius

• 

• Berita

• Politik

Senin, 28 April 2025 - 18:31 WIB

Jakarta, detikai.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto menanggapi serius usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI.

Ia menilai usulan tersebut tidak bisa dianggap remeh, lantaran berasal dari para purnawirawan TNI-Polri.

"Jadi jika menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya ini bukan relawan, jika usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tetapi jika usulan purnawirawan itu kudu ditanggapi serius oleh presiden, lantaran itu purnawirawan nan bukan kelas abal-abal," ujar Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 28 April 2025.

Terlebih, kata dia, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh di kembali usulan tersebut.

"Itu kelas nan oke, termasuk Pak Try Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya," ucapnya.

Di sisi lain, Komarudin percaya bahwa purnawirawan TNI-Polri itu mempunyai pertimbangan strategis nan mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.

"Jadi jika mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang Wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Penasihat Khusus Presiden bagian Politik dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan respons Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka nan diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI. 

Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo perlu mempelajari poin-poin nan disampaikan para purnawirawan TNI itu. Sebab, kata dia, poin tuntutan itu merupakan masalah fundamental. 

"Beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, lantaran itu masalah-masalah nan tidak ringan, masalah nan sangat fundamental," ujar Wiranto dalam konvensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

Wiranto menjelaskan bahwa kewenangan Presiden juga terbatas, meski merupakan kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI. Sebagai negara nan menganut trias politica, terdapat pembagian kekuasaan di Indonesia.

Untuk itu, Wiranto mengatakan Prabowo tidak dapat merespons usulan nan bukan domainnya. 

"Usulan-usulan nan bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak bakal ya menjawab alias merespons itu," ucapnya. 

Di sisi lain, Prabowo tidak bisa mengambil keputusan alias kebijakan hanya dari satu sumber. Prabowo, kata dia, perlu mendengar usulan dan masukan dari sumber-sumber lainnya. Prabowo pun perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya sebelum mengambil keputusan. 

"Dengan demikian, maka jika ada dugaan bahwa Presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu," katanya. 

Kendati begitu, Presiden Prabowo tetap menghormati poin-poin usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Hal ini mengingat Prabowo mempunyai latar belakang militer nan mempunyai sikap moral nan sama dengan para purnawirawan TNI. 

"Oleh lantaran itu, beliau memahami perihal itu," pungkasnya.