Usulan Dana Bantuan Parpol Naik, Ini Kata Golkar

detikai.com, Jakarta - Rencana penambahan anggaran partai politik alias parpol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan beragam pihak. Penambahan tersebut diharapkan bisa menurunkan potensi korupsi.

Menanggapi perihal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan sepakat jika pemerintah patut memberi perhatian pada parpol.

"Saya setuju bahwa parpol kudu mendapat perhatian negara. Karena kita memilih sistem demokrasi, jika kita mau kematangan kerakyatan kita tentu kudu komitmen menjaga perkembangan parpol," kata Doli saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).

Terkait potensi berkurangnya korupsi, Doli menilai memang kenaikan support tidak otomatis menurunkan kasus korupsi, namun dengan adanya support biaya makan parpol dipaksa belajar mengelola finansial secara transparan.

"Apakah otomatis mengurangi korupsi? Nah belum tentu, lantaran korupsi tergantung mental dan integritas orangnya,” kata dia.

"Tapi, setidaknya parpol mulai belajar mengola duit negara secara akuntabel dan transparan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan sepakat jika penambahan anggaran partai politik alias parpol dari APBN diharapkan bisa menurunkan potensi korupsi.

"Betul, setuju, memang kudu begitu kan kudu untuk apa sih biaya Banpol ditambah jika dari sisi behavior tidak berubah? kan ada nan mau disasar, ada target, oleh karenanya memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap parpol untuk segera berbenah," kata Said pada wartawan, Kamis (22/5/2025).

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai untuk menekan potensi korupsi kudu dilakukan beberapa cara, namun dia menilai meningkatkan support biaya politik bukan satu-satunya cara.

"Tentu saja semua ikhtiar kudu dilakukan. Apa itu semua ikhtiar? Penyalahgunaan kudu dihukum, tetapi sumber nan menjadi penyebab penyalahgunaan itu juga kudu dicari penyebab, kudu dicari solusinya. Sehingga maksud saya adalah, itu bukan satu-satunya langkah untuk menekan dari potensi korupsi nan terjadi dalam tubuh kader-kader partai," kata Muzani.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan partai politik.

Dia mengaku, saat ini KPK memerlukan banyak berbincang dengan banyak pihak mengenai kajian tersebut, khususnya partai politik.

"Saat ini KPK tetap dalam tahap melakukan obrolan dengan para partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan info dan keterangan tentunya mengenai dengan permasalahan-permasalahan nan dihadapi, hambatan, dan juga tantangannya, tentu dalam konteks upaya pencegahan korupsi," kata Budi seperti dikutip Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, saat ini KPK berambisi setiap parpol bisa memberikan informasinya secara komplit sehingga diagnosa alias kajian nan dilakukan oleh KPK juga dapat menangkap persoalan secara utuh.

"Sehingga temuan dan juga rekomendasi KPK juga bisa lebih terukur nan nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi," minta Budi.

Budi pun merinci, lingkup obrolan nan sedang dilakukan KPK saat ini ialah penyebab utama tingginya beban partai politik untuk biaya kontestasi. 

Kemudian, strategi apa nan dapat dilakukan partai untuk menekan biaya politik untuk mencegah pemenuhan biaya politik tinggi dengan langkah ilegal. 

"Selanjutnya, KPK juga berupaya mendiskusikan gimana mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan langkah ilegal, dan tentu obrolan juga dilakukan mengenai dengan mitigasi adanya tumbukan kepentingan pejabat terpilih terhadap dermawan sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik," tandas dia.