Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim Polri, Bank Dki Minta Publik Hormati Proses Hukum

detikai.com, Jakarta - Bank DKI meminta masyarakat menghormati proses norma dan menunggu pemeriksaan forensik digital nan tengah berjalan di Bareskrim Polri mengenai pemulihan sistem jasa bank tersebut.

"Bank DKI menghormati proses norma nan sedang berjalan dan membujuk publik untuk bersama-sama menunggu hasil forensik digital dari Bareskrim Mabes Polri," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/4/2025). 

Arie menjelaskan, proses forensik digital tetap terus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengidentifikasi akar persoalan serta akibat nan ditimbulkan.

Arie juga mengatakan bahwa seluruh biaya pengguna tetap kondusif dan tidak mengalami pengurangan apapun.

Selama periode gangguan, transaksi antarrekening Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile tetap melangkah normal.

Adapun jasa transaksi transfer antarbank melalui mesin ATM telah kembali beraksi secara normal sejak 8 April 2025.

Arie mengatakan, saat ini pihaknya sedang memperkuat sistem mitigasi akibat secara berkelanjutan, termasuk pada aplikasi JakOne Mobile dan sistem lainnya. Proses penguatan dilakukan melalui tahapan asesmen dan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai regulator.

Bareskrim Polri tetap terus mendalami laporan mengenai gangguan sistem jasa di Bank DKI nan terjadi selama libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2025. Aduan tersebut diterima dari pihak Bank DKI pada 1 April 2025 lalu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini sedang melangkah secara intensif di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber tetap melakukan pendalaman terhadap laporan mengenai gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara ahli dan transparan,” tutur Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap dan menahan dua pejabat Bank DKI dan seorang pengusaha. Ketiganya diduga mengenai praktek korupsi nan merugikan negara hingga 39 miliar.

Trunoyudo memastikan, interogator bakal transparan dan ahli dalam mengusut kasus gangguan sistem Bank DKI, dan setiap perkembangan penyelidikan bakal disampaikan ke publik.

"Setiap perkembangan penyelidikan bakal kami sampaikan kepada publik sesuai prosedur dan tahapan penyidikan. Kami minta masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas,” ungkapnya.

Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil keputusan tegas dengan memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono, buntut sistem jasa Bank DKI nan bermasalah berulang kali. Bahkan, dia menginstruksikan pembuatan laporan kasus ke Bareskrim Polri.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Erdi A Chaniago sendiri membenarkan adanya laporan nan masuk perihal kasus Bank DKI. “Benar pada 1 April kami telah menerima laporan,” tutur Erdi saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

Menurut Erdi, laporan tersebut dibuat oleh pihak Bank DKI. Penyidik Bareskrim Polri pun tengah mempelajari lebih lanjut kejuaraan itu sebelum kemudian masuk tahap penyelidikan dan penyidikan.  “Dari pihak Bank DKI. Saat ini pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut,” katanya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil keputusan tegas dengan memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Keputusan itu diumumkan pada Rabu, 9 April 2025 setelah sistem jasa Bank DKI bermasalah secara berulang, khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri. 

Pencopotan tersebut dipicu oleh gangguan sistem nan terjadi beberapa kali dengan pola serupa, menyebabkan pengguna kesulitan bertransaksi online. Kejadian ini mengakibatkan banyak nasabah Bank DKI kesulitan bertransaksi dan menimbulkan kerugian.

Pramono Anung bahkan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Dia menilai persoalan ini sudah kelewat pemisah dan diduga melibatkan kebocoran biaya Bank DKI. 

Masalah ini bukan hanya sekadar gangguan teknis biasa. Gangguan sistem nan berulang dan menimbulkan kerugian finansial bagi pengguna serta dugaan kebocoran biaya menjadi argumen utama pemecatan Direktur IT Bank DKI.

Langkah tegas pencopotan Direktur IT Bank DKI ini diambil untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerugian nan dialami pengguna dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Puncak masalah terjadi saat malam takbiran Idul Fitri 1446 H, alias 30 Maret 2025. Sistem jasa Bank DKI, khususnya aplikasi JakOne Mobile, mengalami gangguan nan menyebabkan pengguna kesulitan melakukan transaksi. Gangguan ini berjalan selama lebih dari seminggu, menimbulkan keresahan dan kerugian bagi banyak nasabah.

Ini bukan kali pertama Bank DKI mengalami masalah serupa. "Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya nyaris serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik," ujar Pramono Anung seperti dikutip dari Antara.

Pramono juga menegaskan adanya kebocoran dana, meskipun nominalnya belum diungkapkan. "Terus terang ada kebocoran."

Sebelum mengambil keputusan mencopot Direktur IT, Gubernur Pramono Anung mengadakan rapat tertutup dengan pihak Bank DKI pada Selasa, 8 April 2025. Dalam rapat tersebut, dia memutuskan untuk memberhentikan Amirul Wicaksono sebagai akibat atas persoalan jasa nan terjadi.