Titiek Soeharto: Kesehatan Laut Kunci Kedaulatan Pangan

• 

• Berita

• Politik

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:00 WIB

Jakarta, detikai.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menegaskan laut Indonesia bukan sekedar kedaulatan negara, tapi juga ketahanan pangan dan kelangsungan hidup nasional.

Hal tersebut disampaikan Titiek dalam peluncuran koalisi Parlemen untuk perlindungan laut alias International Coalition for Ocean Protection (ICOP) di Centre Univesitaire Mediterraneen (CUM) de Niza, Green Zone, Prancis.

“Kesehatan laut adalah rumor kelangsungan hidup nasional, ketahanan pangan, dan kedaulatan kami. Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau dan berada di jantung segitiga terumbu karang-pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” kata Titiek melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 12 Juni 2025.

Kata dia, Komisi IV DPR RI membentuk Kaukus Laut lintas partai, nan sekarang berkembang menjadi Kaukus Konservasi untuk mengintegrasikan rumor darat dan laut. Tentunya, lanjut dia, DPR RI berkomitmen menjadi personil aktif dan konstruktif dalam koalisi Parlemen untuk perlindungan laut nan diluncurkan Prancis ini.

“DPR RI berkomitmen menjadi personil aktif dan konstruktif dalam koalisi ini. Kita tidak hanya bekerja sebagai kreator undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga laut bagi generasi sekarang dan mendatang,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu pencapaian dalam pertemuan tingkat tinggi itu adalah support legislatif terhadap _Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act_ (TFCCA), nan memungkinkan pertukaran utang sebesar $35 juta untuk perlindungan terumbu karang. 

“Ini bukan sekadar pencapaian diplomatik, tapi juga hasil support kebijakan dan anggaran legislatif. Ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga mendukung perikanan dan mata pencaharian," jelas Titiek.

Titiek juga menyatakan komitmennya meratifikasi _biodiversity beyond national jurisdiction_ alias BBNJ (keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional), dengan memperkuat koordinasi antar-kementerian, dan memperluas area konservasi dekat laut lepas. 

Selain itu, Titiek menekankan bahwa DPR RI siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi nan baru diluncurkan. Untuk itu, kata dia, saatnya memperdalam kerja sama antar-parlemen dalam ratifikasi hukum, pembagian faedah sumber daya genetik laut, serta kerjasama teknologi dan ilmiah.

"Kami mau belajar dari negara lain mengenai partisipasi pemangku kepentingan dan blue finance. Indonesia berkomitmen melindungi 30% wilayah lautnya pada 2045, didukung oleh lembaga kuat, pembiayaan jangka panjang, dan partisipasi masyarakat," pungkasnya.