Pemerintah Indonesia Harus Desak Pbb Agar Sanksi Israel Karena Serang Banyak Negara

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 13 Juni 2025 - 20:18 WIB

Jakarta, detikai.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan hukuman kepada Israel lantaran telah berulang kali melakukan serangan terbuka alias agresi terhadap banyak negara. Tercatat, kata dia, ada sekitar enam negara nan menjadi serangan Israel di antaranya Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah dan Irak.

“Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut, dan tidak mendapat hukuman apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” kata Said di Jakarta pada Jumat, 13 Juni 2025.

Terbaru, lanjut Said, Israel telah menyerang akomodasi nuklir Iran. Menurut dia, tindakan Israel nan melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB. Apalagi, kata dia, Iran merupakan negara berdaulat dan mempunyai kewenangan norma internasional.

“Tindakan Israel ini berpotensi memicu perang nuklir di area Timur Tengah, dan berakibat massif terhadap kemanusiaan,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Oleh lantaran itu, Said mengatakan pemerintah kudu mengambil beberapa langkah untuk menghindari eskalasi bentrok nan lebih luas dan mematikan, lantaran dapat mengganggu perdamaian bumi serta menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan.

Pertama, kata Said, Indonesia kudu mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan tulisan 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan bumi kepada Dewan Keamanan PBB. 

“Dengan demikian, Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi bentrok di Timur Tengah,” tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Kemudian, Said mengatakan Pemerintah perlu mengingatkan pemilik kewenangan veto atas penggunaan kewenangan veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, ialah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Selanjutnya, bersama-sama dengan negara negara konvensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum. Lalu, membujuk negara negara konvensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan hukuman ekonomi secara langsung kepada Israel, dan alias memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai corak solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.

“Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengusulkan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah,” pungkasnya.