Tak Bisa Andalkan As, Prancis Mau Mobilisasi Warga Lawan Ancaman Rusia

Jakarta, detikai.com --

Presiden Prancis Emmanuel Macron  menegaskan dia tidak bakal menerapkan lagi wajib militer, tetapi mau memobilisasi masyarakat sebagai langkah menghadapi ancaman agresi Rusia.

Dalam wawancara dengan surat berita regional nan direkam pada Jumat dan diterbitkan Sabtu, Macron mengatakan bahwa penerapan kembali wajib militer "bukan opsi nan realistis". Ia menjelaskan bahwa Prancis tidak lagi mempunyai "logistik" untuk menerapkan kembali wajib militer, nan telah dihapus pada 2001.

Macron pun mengatakan bakal membikin pengumuman seputar rencana mobilisasi masyarakat ini dalam beberapa pekan ke depan.

"Kami bakal mencari langkah untuk memobilisasi penduduk sipil," ujar Macron kepada media regional pada Sabtu (15/3).

Ia menambahkan bahwa dia mau memperkuat "mobilisasi masyarakat dalam menghadapi krisis."

Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, tengah mempertimbangkan untuk mengembalikan wajib militer guna memperkuat pertahanan mereka di tengah ancaman agresi Rusia nan kian meluas.

Kekhawatiran ini muncul setelah Eropa merasa tak lagi dapat mengandalkan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, menyusul Presiden Donald Trump nan semakin terlihat condong ke Rusia.

Kecemasan Eropa terhadap kekuatan NATO juga semakin meningkat setelah Trump menyatakan bahwa Eropa kudu menjaga keamanannya sendiri.

Dikutip AFP, sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 61 persen penduduk Prancis mendukung penerapan kembali corak wajib militer tertentu.

Selama kampanye kepresidenannya pada 2017, Macron pernah berjanji bakal memperkenalkan wajib militer selama satu bulan, tetapi buahpikiran tersebut mendapat respons dingin dari militer.

Macron sekarang mencari langkah untuk mendorong generasi muda Prancis agar bersedia mengabdi.

Pada Januari lalu, dia meminta pemerintah dan militer untuk mengusulkan proposal hingga Mei mengenai gimana merekrut lebih banyak relawan muda guna "mendukung angkatan bersenjata" jika diperlukan.

Mantan Perdana Menteri Edouard Philippe, dalam wawancara dengan Le Figaro, mengusulkan pembentukan "dinas militer sukarela" nan memungkinkan setidaknya 50.000 laki-laki dan wanita dilatih setiap tahun.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu menyarankan penguatan pasukan persediaan hingga mencapai 100.000 personel.

(tim/rds)

[Gambas:Video CNN]