Survei Lsi Bilang 77 Persen Masyarakat Percaya Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku, Pdip: Itu Pesanan

• 

• Berita

• Politik

Senin, 10 Februari 2025 - 17:53 WIB

Jakarta, detikai.com – Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli mengatakan bahwa hasil survei LSI nan menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terlibat kasus korupsi Harun Masiku merupakan pesanan semata. Ia juga menuding hasil survei itu merupakan penggiringan opini negatif.

"Hasil survei dan pemberitaan bisa dilihat sebagai upaya penggiringan opini negatif nan menurut info nan kami dapat berasas "pesanan" dari musuh politik PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan," ujar Guntur dalam keterangannya, Senin, 10 Februari 2025.

Ia menambahkan bahwa hasil survei menunjukkan hanya 38,2 persen publik nan mengaku tahu kasus Hasto dan Harun Masiku. Dari situ, kata Guntur, disebut 77 persen publik percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku.

"Artinya hanya 20-an persen masyarakat nan percaya Hasto terlibat. Tapi kenapa framing pemberitaan buletin menjadi 77 persen masyarakat percaya Hasto terlibat Harun Masiku?," ujar Guntur.

Ia pun membandingkan dengan kasus korupsi nan menyebabkan kerugian negara sangat besar dan berakibat kepada masyarakat Indonesia secara langsung. Guntur pun membawa-bawa nama Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

"Mengapa nan dipilih kasus Hasto nan tidak ada kerugian negara sama sekali, bukan kasus-kasus lain nan lebih ramai dan berakibat langsung pada masyarakat, misalnya Jokowi masuk finalis orang terkorup sedunia jenis OCCRP, ini dampaknya lebih jelas mempermalukan Indonesia di mata dunia, hingga coretan Adili Jokowi, kasus pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kg nan sudah membawa korban jiwa dll apakah survei LSI itu untuk mengalihkan rumor dari kasus-kasus di atas?," kata Guntur.

Guntur menilai lembaga survei tak semestinya membikin hasil nan menggiring opini publik. Menurutnya, hasil survei lembaga tersebut tidak layak dipakai.

"Pertama, tidak etis. Bahkan condong bisa dilihat sebagai pesanan dari "lawan politik". Kedua, bisa punya akibat pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Harusnya kita hormati proses peradilan jangan diintervensi dengan baik dari sisi politik, opini publik apalagi duit," ujar Guntur.

"Ketiga, secara logis tidak fair bagi tokoh nan dinilai. Sebab penduduk nan menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang soal norma nan dihadapi sang tokoh itu," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) membeberkan hasil temuannya mengenai kasus korupsi nan menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dalam survei LSI, sebanyak 77 persen masyarakat percaya bahwa Hasto terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku. Hal itu terkuak dalam survei nan dilakukan pada 20-28 Januari 2025. 

"Langkah KPK (menetapkan Hasto sebagai tersangka) didukung oleh masyarakat, masyarakat meyakini nan berkepentingan itu memang terlibat kasus," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, pada Minggu, 9 Februari 2025.

Secara rinci, 15,3 persen responden menjawab sangat percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Sementara 61,7 persen responden menyatakan percaya Sekjen PDIP terlibat korupsi tersebut.

Di lain sisi, hanya sebanyak 15,5 persen masyarakat nan kurang percaya Politikus PDIP itu terlibat dalam kasus Harun Masiku. Responden nan menjawab tidak percaya sama sekali pun hanya sebesar 0,9 persen.

"Ada 77 persen masyarakat percaya bahwa Sekjen PDIP itu memang terlibat kasus Harun Masiku, kasus nan sudah berjalan cukup lama. Jadi ini gambaran salah satu alias penyebab kenapa masyarakat di depan tadi memberikan penilaian nan tetap positif terhadap keahlian pemberantasan korupsi. Jadi kasus Hasto Kristiyanto ini cukup memberi gambaran positif kepada KPK sehingga keahlian pemberantasan korupsi dianggap baik," kata Djayadi  Hanan.