Sri Mulyani Bilang Kebijakan Hgbt Sumbang Pajak Rp 65 T Di 2023

Jakarta, detikai.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan kebijakan nilai gas bumi tertentu (HGBT) sangat berfaedah bagi perekonomian dan industri di Tanah Air.

Terbukti, kebijakan nan diterapkan sejak 2020 berasas Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2020, memberikan perbaikan keahlian net keuntungan margin (NPM) bagi sektor-sektor mendapatkan HGBT. Sektor-sektor nan mendapatkan a.l. PLN, Pupuk, Keramik dan Petrokimia. Besarannya manfaatnya masing-masing 49%, 37%, 5,4% dan 5%.

"Dari sisi korporasi terjadi perbaikan keahlian peningkatan net keuntungan margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023). NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk (12,73%), sarung tangan karet (11,36%) dan kaca (11,24%)," kata Sri Mulyani di laman Instagram, Rabu (22/1/2025).

Kinerja korporasi ini juga tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp 37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp 65,06 triliun pada 2023. Dari sektor-sektor penerima HGBT, penyumbang pajak tertinggi adalah ketenagalistrikan, pupuk, baja dan petrokimia.Sayangnya, Sri Mulyani tidak merinci penerimaan dari sektor-sektor tersebut.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan kebijakan ini juga menimbulkan beban fiskal dalam corak pendapatan negara (PNBP) nan tidak diterima.

"Pemerintah bakal terus memberikan support perkuatan industri nasional agar terus kompetitif efisien dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia," paparnya.

(haa/haa)

Next Article Video: Sri Mulyani Umumkan APBN Defisit Rp 309,2 Triliun