Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Bakal Disetujui?

detikai.com, Jakarta Kementerian Sosial berbareng Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sedang membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Saat ini ada 10 nama nan masuk dalam daftar usulan. Salah satunya Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.

Nama Soeharto tahun ini kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Pengajuan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional kerap memicu perdebatan.

Rekam jejaknya selama memimpin negara, dianggap sejumlah kalangan menjadi noda hitam, sehingga dinilai tidak layak sebagai pahlawan nasional. Namun sebagian besar pihak menilai Soeharto layak menjadi pahlawan nasional lantaran jasa-jasanya bagi bangsa dan negara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses pengusulan sejumlah tokoh menjadi pahlawan nasional berasal dari masyarakat, termasuk Presiden Soeharto.

"Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain nan berangkaian dengan salah seorang tokoh nan diusulkan jadi pahlawan nasional," ujar Mensos Saifullah Yusuf usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu malam, 20 April 2025.

Selain lintas unsur sosial, menurut politikus nan berkawan disapa Gus Ipul, sistem pengusulan pahlawan nasional juga kudu melalui tahapan berjenjang dari tingkat wilayah hingga ke pemerintah pusat.

"Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan bupati, gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah," kata Gus Ipul dinukil dari situs resmi Kemensos.

Selain itu, kata politikus nan berkawan disapa Gus Ipul, semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar pahlawan nasional kali ini. Semangat itu kemudian menjadi pedoman bagi personil TP2GP nan terdiri dari staf ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional.

"Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero," kata Gus Ipul.

Mensos menjelaskan bahwa jika usulan tersebut diterima oleh bupati/wali kota, maka bakal disampaikan kepada gubernur. Setelah itu, prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami," kata Gus Ipul.

Jagat bumi maya dihebohkan dengan kemunculan sosok laki-laki nan mengaku adalah anak mini nan pernah bertanya ke Soeharto kenapa presiden hanya satu. Sosok tersebut adalah Hamli Ndigani, penduduk Salakan, Kepulauan Banggai nan sekarang bekerja sebagai ahli s...

Dari 10 nama nan diusulkan, empat di antaranya merupakan usulan baru. Sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk Soeharto.

Beberapa tokoh nan kembali diusulkan, ialah K.H. Abdurrahman Wahid namalain Gus Dur (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru nan diusulkan tahun ini, ialah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Nama-nama nan telah disepakati Dewan Gelar pada 2024 bakal kembali diusulkan pada 2025. Hal ini dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada keputusan dari Presiden mengenai usulan tersebut.

"Karena belum ada catatan apa pun dari Presiden tentang usulan nan sudah dibuat oleh Menteri Sosial sebelumnya. Pastinya saya bakal memberikan laporan agar pengangkatan gelar tahun ini bisa disertakan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Jadi ada dua (usulan) jika Presiden berkenan," kata Mensos Gus Ipul.

Nama-nama nan telah disepakati Dewan Gelar pada 2024, antara lain Andi Makasau, Letjen Bambang Sugeng, Rahma El Yunusiah, Frans Seda, Letkol Muhammad Sroedji, AM Sangaji, Marsekal Rd. Soerjadi Soerjadarma, serta Sultan Muhammad Salahuddin.

Pengusulan calon pahlawan ini dibatasi sampai 11 April 2025. Setelah tahap verifikasi, dan sidang pleno TP2GP bakal menyampaikan rekomendasi usulan calon Pahlawan Nasional dari Menteri Sosial kepada Presiden. Selanjutnya Presiden memilih daftar nama nan diajukan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Mensos memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 melangkah transparan dan efektif. Kemensos berbareng TP2GP berkomitmen memastikan bahwa tokoh-tokoh nan diajukan mempunyai kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan nan dimiliki bangsa Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tidak ada nan salah adanya usulan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurut Prasetyo, wajar jika mantan-mantan presiden RI mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai corak penghormatan atas jasa-jasanya.

"Kalau berkenaan dengan usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira jika kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 April 2025.

Prasetyo meminta masyarakat jangan hanya memandang kekurangan mantan-mantan presiden, namun juga prestasinya dalam memimpin negara ini. Prasetyo menyebut setiap presiden berjasa memimpin Indonesia, khususnya dalam beragam permasalahannya.

"Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah masyarakat nan demikian besar. Permasalahan-permasalahan nan selalu muncul dihadapi itu tidak ketahui. Jadi menurut saya tidak ada masalah," jelasnya.

Terkait adanya penilaian bahwa Soeharto tak memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional lantaran kasus norma di masa lalu, Prasetyo menilai bahwa tak ada pemimpin nan sempurna.

Dia menyampaikan bahwa pemberian gelar pahlawan untuk menghargai dan memberikan penghormatan kepada para mantan presiden.

"Ya ini tinggal tergantung versinya nan mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga nan sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," ujar Prasetyo

"Tapi sekali lagi nan tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya adalah kita itu kudu terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita," sambung Prasetyo.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan agar Presiden ke-2 Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional.

Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo saat menghadiri aktivitas Silahturahmi Kebangsaan berbareng family besar Soeharto di Ruang Delegasi lantai 2, Gedung Nusantara IV MPR pada Sabtu (28/9/2024).

Politikus nan berkawan disapa Bamsoet itu mengatakan, Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan lantaran beberapa hal. Di antaranya, pengabdiannya selama lebih dari tiga dasawarsa untuk bangsa Indonesia.

Selain itu juga surat ketua MPR nan menjawab usulan dari Fraksi Partai Golkar mengenai telah dilaksanakan keutuhan Pasal IV Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara nan Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Baca selengkapnya Soeharto Dinilai Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Ini Alasannya

Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Agus Suwignyo, menilai Soeharto memang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Namun, menurutnya, masyarakat belum bisa mengabaikan soal kebenaran sejarah dan kontroversi Soeharto di era 1965.

"Kalau memandang kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan kebenaran sejarah dan kontroversinya di tahun 1965," ujar Agus dilansir dari laman UGM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, kata Agus, seseorang nan diajukan untuk mendapat gelar pahlawan nasional kudu memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Beberapa di antaranya adalah berkontribusi secara nyata sebagai pemimpin alias pejuang, serta tidak pernah mengingkari bangsa.

Menurut Agus, Soeharto diakui mempunyai peran besar ketika memperjuangkan kemerdekaan. Sepanjang meniti pekerjaan militer, Soeharto pernah berasosiasi dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 nan sukses merebut Kota Yogyakarta dari cengkraman kolonial.

Kemudian pada tahun 1962, Soeharto naik menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Peran krusial Soeharto di beragam pergerakan militer membuktikan pengaruh kuat dalam kemerdekaan.

"Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan kebenaran sejarah. Tapi tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan," papar Agus.

Dari sisi kontribusi pada kemerdekaan, menurut Agus, memang tidak ada masalah. Namun penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional bakal memunculkan perspektif pandang kritis, gimana seseorang nan pernah menjadi pemimpin dalam kejahatan kewenangan asasi manusia dan represi kebebasan pers diberi gelar pahlawan.

Oleh lantaran itu, Agus menyarankan perlu adanya pengkhususan dan kategorisasi jika tetap memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto.

"Penulisan sejarah itu kudu memperhatikan konteks, ya. Jadi semisal ada kategori pahlawan nasional dalam bagian tertentu, sehingga bisa diberikan gelar namun dalam konteks dan catatan," jelasnya.

Bukan tidak mungkin seorang tokoh pergerakan juga mempunyai catatan kelam semasa hidupnya nan berakibat hingga saat ini. Jika penetapan gelar diberikan konteks dalam bagian alias periode tertentu, pengakuan terhadap kontribusi dapat dilakukan tanpa mengabaikan kebenaran sejarah lainnya.