Smk Di Bekasi Batalkan Study Tour Ke Bali Usai Ditegur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Dana Akan Dikembalikan

detikai.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berulang kali menekankan larangan bagi sekolah mengadakan aktivitas study tour. Meski begitu, tetap ada sejumlah sekolah nan tetap melaksanakan, dengan beragam dalih.

Seperti nan diadukan oleh seorang ibu kepada Dedi Mulyadi, saat berjamu ke salah satu wilayah di Kabupaten Bekasi, Kamis, 24 April 2025. Aduan tersebut diposting oleh Sang Gubernur di akun IG pribadi @dedimulyadi71.

Ibu nan tak diketahui namanya itu mengadukan sekolah sang anak, SMK Karya Pembaharuan nan bakal melaksanakan study tour ke Bali, pada Juni 2025. Estimasi biaya aktivitas tersebut, dikabarkan mencapai Rp 5-6 juta.

Menurut pengakuan sang ibu, biaya study tour dibebankan kepada para orangtua, dengan langkah bayar iuran setiap bulannya sebesar Rp 150 ribu selama tiga tahun, sejak awal masuk kelas sepuluh.

"Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan bayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya," ujar ibu tersebut kepada Dedi.

Saat ditanya keseluruhan biaya study tour, sang ibu menjawab sekitar Rp 5-6 juta. Hal ini diakui sangat membebani. Dedi nan mendengar keluhan sang ibu, lantas meminta pihak SMK Karya Pembaharuan untuk menghentikan aktivitas study tour.

"Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan aktivitas rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegasnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku tak bakal segan-segan mengambil tindakan nyata bagi sekolah berkepentingan andaikan tetap memaksakan aktivitas study tour.

"Hari ini juga, saya bakal meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya, untuk menghentikan kegiatan," tegas Dedi.

Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, membantah tuduhan tersebut, saat memenuhi panggilan dari Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, pada Jumat, 25 April 2025.

Tetuko berdalih, aktivitas nan rencananya diadakan Juni 2025 mendatang merupakan aktivitas perpisahan, bukan study tour. Iuran bulanan aktivitas ini diakui sudah melalui kesepakatan berbareng antara pihak sekolah dan orangtua siswa.

Ia juga membantah besaran biaya nan dikenakan untuk aktivitas perpisahan tersebut. Menurutnya, iuran biaya nan disepakati sejak awal kelas sepuluh, adalah sebesar Rp 100 ribu per bulan nan bakal dibayarkan selama tiga tahun.

"Jadi totalnya adalah Rp 3,6 juta, bukan Rp 6 juta seperti nan dikabarkan," ucap Tetuko.

Ia menjelaskan, iuran bulanan nan dibayarkan orangtua sebesar Rp 300 ribu per bulan, mencakup tiga hal. Di antaranya SPP Rp 150 ribu, tabungan aktivitas perpisahan Rp 100 ribu, serta kebutuhan ujian dan piagam Rp 50 ribu.

“Semua rincian pembayaran tersebut sudah disampaikan dan disetujui oleh wali siswa saat proses penerimaan siswa baru. Tidak ada nan disembunyikan," tandasnya.

Usai viral dan mendapat teguran dari Dedi Mulyadi, pihak SMK Karya Pembaharuan akhirnya memilih membatalkan aktivitas perpisahan tersebut dengan argumen mematuhi patokan berlaku.

"Kita sekolahan coba kooperatif dan mengikuti apa nan menjadi aturan. Artinya meniadakan," ungkap Tetuko.

Ia berujar, seluruh biaya nan sukses dikumpulkan dari siswa nan diperkirakan mencapai sekitar Rp 500 juta, bakal dikembalikan kepada para wali murid. Meski demikian, sebagian dari biaya tersebut telah lebih dulu digunakan untuk keperluan operasional kegiatan, seperti pembayaran pesanan kamar, bus, seragam, dan konsumsi.

"Dana nan telah digunakan mencapai ratusan juta rupiah. Kami bakal melakukan proses pengembalian secara transparan dan bertanggung jawab," tandas Tetuko.