Rumah Djan Faridz Digeledah, Pdip: Drama Kolosal Kpk

detikai.com, Jakarta - Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menanggapi operasi penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah mantan Ketua Umum (Ketum) PPP Djan Faridz. Hal itu pun dinilai hanya bagian dari drama kolosal lembaga antirasuah.

“Penggeledahan terhadap rumah mantan Ketua PPP, padahal kasus nan menjadi tersangka adalah Sekjen PDI Perjuangan adalah drama kolosal penyidik-penyidik KPK nan diberi titel 'Pengejaran terhadap Harun Masiku' tapi ironisnya sudah buron sejak 5 tahun lalu, namun baru dicari-cari, digeledah-geledah saat-saat ini,” tutur Guntur kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Guntur mengaku menghormati kewenangan KPK untuk melakukan penggeledahan rumah Djan Faridz. Namun begitu, dia juga mempertanyakan tindakan lembaga antirasuah nan dinilai bertentangan dengan asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami juga mau mengingatkan bahwa kewenangan nan disalahgunakan dan melanggar asas-asas merupakan corak nyata dari kesewenang-wenangan,” jelas dia.

“Apa penjelasan KPK, bahwa kasus yg ditersangkakan kepada Sekjen PDI Perjuangan tapi nan digeledah adalah menurut pengakuan Jubir KPK rumah mantan Ketua Umum PPP Djan Farid? Mengapa KPK memasukkan orang nan sudah meninggal almarhum Viryam dalam daftar saksi nan dipanggil, padahal selama lima tahun ini tidak ada bukti dia terlibat kasus ini? Mengapa KPK tidak bisa menghormati hak-hak asasi family almarhum?,” sambungnya.

Guntur menegaskan, KPK berutang penjelasan pada publik lantaran terkesan tidak akuntabel, proporsial dan menghormati HAM melalui tindakan tersebut. Sama halnya saat menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK menyatakan penempatan caleg dan PAW Harun Masiku sebagai bukti dalam kasus suap nan dituduhkan.

“Padahal apa nan disebut bukti itu bak jauh panggang dari api. Maka tak berlebihan jika kami sebut ini sebagai modus pemidanaan nan dipaksakan, alias nan lebih dikenal sebagai kriminalisasi,” kata dia.

“Tindakan KPK di atas semakin terkesan membikin drama terhadap kasus norma nan dipolitisir, KPK seperti sedang berupaya keras mencari perhatian publik dan menggiring suatu opini setelah diserang dan terpojok serta dihujani gambaran negatif lantaran KPK mangkir pada sidang perdana Praperadilan Senin 21 Januari 2025,” Guntur menandaskan.

KPK Bawa Tiga Koper dari Rumah Mantan Wantimpres Djan Faridz Terkait Kasus Harun MasikuKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz nan berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (22/1/2025). Penggeledahan mengenai kasus buronan Harun Masiku.

Dari hasil geledah, interogator KPK membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir Antara, para interogator KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB awal hari dengan membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil.

Selain itu, para interogator juga membawa peralatan bukti lain berupa satu kardus dan satu tas jinjing (totebag).

Berdasarkan info nan didapat di lapangan, KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan delapan mobil SUV berwarna hitam.

Penggeledahan di rumah Djan Faridz dibenarkan oleh pihak KPK. "Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam, dilansir Antara.

Tessa mengatakan dirinya belum bisa memberikan penjelasan lebih perincian tentang aktivitas investigasi tersebut lantaran proses geledah tetap berlangsung.

Munculnya rumah di Menteng nan diketahui milik Djan Faridz adalah perihal baru dalam pengungkapan keberadaan buronan Harun Masiku. Padahal, Harun sendiri sudah lenyap selama lima tahun lamanya.

Kasus bermulai saat calon personil legislatif (caleg) PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas, meninggal dunia.

Nazaruddin mempunyai perolehan bunyi terbanyak. Posisi kedua ialah dari Dapil Sumatera Selatan II Riezky Aprilia. Namun dalam rapat pleno PDIP menyatakan bunyi Nazaruddin bakal dialihkan ke Harun Masiku.

Harun Masiku nan merupakan politikus PDIP diketahui telah menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar terpilih menjadi personil DPR RI periode 2019-2024.

Namun aksinya gagal, Wahyu pun diciduk KPK dan diadili. Di meja pengadilan, Wahyu telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. Sedangkan di meja Mahkamah Agung (MA) pengadil memperberat vonis Wahyu dengan pidana penjara 7 tahun.

Hakim MA juga memperberat denda nan dijatuhkan terhadap Wahyu menjadi Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, dari semula Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sedangkan Harun sebagai pemberi suap sampai saat ini tetap buron. Saat operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Januari 2020, Harun Masiku sukses kabur.

Pada akhir Januari 2020, KPK memasukkan nama Harun Masiku sebagai buronan. Tak hanya buron, Harun Masiku juga masuk dalam daftar red notice Interpol.