Puan Soroti Makan Bergizi Gratis Hingga Konflik Pertanahan

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 21 Januari 2025 - 18:02 WIB

Jakarta, detikai.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyinggung sejumlah masalah nan menjadi perhatian masyarakat belakangan ini, dalam pidatonya membuka Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa, 21 Januari 2025. 

Di antaranya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan daya hingga bergabungnya Indonesia dengan BRICS.

Puan menekankan, perihal itu masuk dalam deretan program nan tengah menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti pemerintah.

“Berbagai persoalan nan akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu segera ditindaklanjuti oleh perangkat Kelengkapan Dewan antara lain satu penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Kedua, lanjut Puan, penegakan kode etik dan norma pada lembaga nan membidangi ketertiban dan keamanan. Ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Keempat, mengenai penanganan beragam persoalan musibah alam, banjir dan tanah longsor nan terjadi di sejumlah daerah. Kelima, lanjut Puan, stabilitas nilai komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penanganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," kata Puan.

Sepuluh, kata Puan, DPR bakal menindaklanjuti persoalan bentrok pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk beragam program pemerintah. Ke-11, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Ke-12, penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI nan bekerja di luar negeri. Ke-13, penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Ke-14, rencana penyelenggaraan ujian nasional 2026.

“Upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia menjadi personil tetap BRICS," imbuhnya.