Proyek Tanggul Laut Raksasa Jalan Terus, Pemerintah Kaji Biaya-uji Kelayakan

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan Kementerian PU dalam melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Langkah ini bermaksud untuk mengantisipasi akibat penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi akibat banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall nan digelar di Jakarta, Rabu (19/3/2025) kemarin, Dody mengatakan Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

"Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan berbareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Dody menjelaskan untuk pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, saat ini sedang dilakukan kajian mengenai pembiayaan dan studi kepantasan (feasibility study). Kajian tersebut mempertimbangkan apakah kreasi tanggul bakal merujuk pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta nan disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 alias menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas. Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

Dody menekankan pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir nan diterapkan Kementerian PU berkarakter terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.

"Pengendalian banjir kudu diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah nan menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar giant sea wall, dan kami berambisi upaya ini dapat segera terwujud agar tidak ada lagi persoalan lingkungan nan berakibat jelek pada kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya," jelas Dody.

Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hari ini melakukan rapat koordinasi membahas pembangunan tanggul laut raksasa alias giant sea wall dan juga penanganan banjir.

Pria nan berkawan disapa AHY ini mengatakan mengatakan bakal melakukan integrasi dan pemuktahiran semua studi-studi soal giant sea wall nan sudah ada di Indonesia. Namun, AHY menyebut ada kemungkinan pembangunan tanggul laut tidak bakal dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Maksudnya, tembok beton tidak bakal secara penuh dibangun dari Cilegon sampai Gresik.

AHY mengatakan strategi untuk menanggulangi persoalan pesisir di utara Jawa tak selamanya bakal menggunakan beton. Tak semua tempat butuh tanggul beton, bisa saja menurutnya menggunakan tembok alami semacam lahan mangrove.

"Jadi dikerjakan paralel lah. Misal pesisir utara Jawa tak semua jadi prioritas nomor satu. Ada beberapa nan tetap bisa pendekatan lain, ada gray solution dan green solution. Bisa green solution pake mangrove dan sebagainya alias kombinasi beton dan green solution," tegas AHY usai rapat di kantornya, Rabu (19/3/2025).

(kil/kil)