ARTICLE AD BOX
-
-
Berita
-
Politik
Rabu, 12 Februari 2025 - 18:27 WIB
Jakarta, detikai.com - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto nan menerapkan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga jadi sorotan lantaran ada pro kontra. Namun, langkah politik Prabowo itu dinilai jadi momentum tersendiri.
Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan
menganalisa momentum nan dimaksud untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi Prabowo sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak nan melawan kebijakan efisiensi anggaran seperti 'raja kecil'.
Iwan menekankan efisiensi anggaran sebagai langkah positif di tengah keterbatasan APBN.
“Saya melihatnya adalah sesuatu nan positif di tengah anggaran negara nan lagi defisit dan terbatas. Sementara, Prabowo sebagai Presiden terpilih mempunyai program prioritas nan kudu dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin," kata Iwan, Rabu, 12 Februari 2025.
Dia menuturkan kebijakan efiensi anggaran juga bisa mengurangi beban utang negara. Selain itu, bisa menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk aktivitas nan kurang krusial dan sifatnya seremoni.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Iwan menyoroti omongan Prabowo nan menyindir ada pihak-pihak nan melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Dia mengartikan maksud sindiran Prabowo soal raja mini kemungkinan oknum ASN apalagi pejabat nan selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk aktivitas tak jelas.
“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, nan dimaksud sebagai raja mini itu adalah pihak alias oknum birokrat apalagi penjabat nan selama ini sudah nyaman dan punya mainan/proyek tertentu dari nan diefisiensi itu," jelas Iwan.
Lebih lanjut, dia bilang ASN birokrat itu mungkin tak bisa mengadakan proyek pengadaan nan sifatnya tak penting.
"Cuma lantaran kudu diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan,” jelas Iwan.
Pun, dia menangkap kebijakan Prabowo juga seperti tak melakukan perjalanan dinas luar negeri dan studi banding nan tak perlu rutin.
“Yang harusnya tidak perlu nan dijadikan agenda rutin, juga bakal mendatangkan untung bagi mereka. Itu nan dimaksud Presiden,” tutur Iwan.
Menurutnya, efisiensi anggaran juga jadi momentum nan tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja mini itu.
Selain itu, dia mendukung efisiensi anggaran menyasar kepada biaya shopping seremonial. Lalu, perjalanan dinas dalam alias luar negeri, biaya studi kajian alias FGD, studi banding, publikasi, dan seminar.
Namun, dia mengingatkan pula perlu ada penekanan agar kebijakan efisiensi tak berakibat negatif pada sektor tertentu, seperti perhotelan, dan ekonomi daerah.
“Kemudian, memastikan penghematan tidak berakibat negatif pada masyarakat nan selama ini mendapat faedah dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah," ujar Iwan.
Bagi dia, langkah Prabowo terbilang berani lantaran mengambil kebijakan efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran merupakan corak political will nan cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi," sebutnya.
"Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor nan mempunyai akibat inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Iwan.
Halaman Selanjutnya
“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, nan dimaksud sebagai raja mini itu adalah pihak alias oknum birokrat apalagi penjabat nan selama ini sudah nyaman dan punya mainan/proyek tertentu dari nan diefisiensi itu," jelas Iwan.