Kritik Dedi Mulyadi Yang Mau Kirim Siswa Ke Barak Militer, Anggota Dpr: Berpotensi Melanggar Ham

• 

• Berita

• Politik

Kamis, 1 Mei 2025 - 03:18 WIB

Jakarta, detikai.com - Wacana program pendidikan militer untuk anak bermasalah nan mau diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap menuai sorotan. Kritik pun disuarakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas.

Giri bilang krusial untuk pertimbangkan aspek kewenangan anak, kewenangan asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

"Program ini berpotensi melanggar kewenangan asasi manusia, terutama kewenangan anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian komplit tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan," kata Giri, dalam keterangannya, Rabu, 30 April 2025. 

Dia menuturkan treatment kedisiplinan nan diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang. Maka itu, diperlukan kajian ilmu jiwa nan mendalam untuk memahami setiap perseorangan dengan lebih baik.

Giri pun menambahkan penjemputan paksa tanpa putusan norma jelas bisa melanggar kewenangan asasi anak. Meski program pendidikan militer ini disebut bakal melalui persetujuan orang tua. 

"Pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka. Bukan dengan langkah memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar norma nan kuat," jelas Giri. 

Adapun rencananya setiap siswa bermasalah di Jawa Barat bakal diikutkan pada program pendidikan militer di sekitar 30 hingga 40 barak unik nan telah disiapkan oleh TNI. Program ini bakal dijalankan dengan prioritas pada siswa nan susah dibina alias terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Rencananya, program Dedi Mulyadi itu bakal mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jabar. Hal itu bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk wilayah nan kerap terlibat kenakalan remaja seperti tawuran alias geng motor.

Giri menekankan meski kebijakan itu  dijalankan di China, tapi pendekatan militer tak serta merta bisa diterapkan di Indonesia. 

Menurut dia, Pemerintah Daerah kudu mempertimbangkan aspek perbedaan budaya. Lalu, sistem aparat, dan lembaga nan ada di masing-masing negara. 

"Kepala wilayah kudu kreatif. Tapi penemuan nan diambil kudu melalui kajian nan matang dan terukur, bukan sekadar sensasi nan menciptakan kesan ‘membuli’ pelajar," ujar Giri.

Pun, dia mengingatkan bahwa sebagai negara demokratis, Indonesia kudu mengutamakan kewenangan asasi manusia. Dia bilang perihal itu terutama kewenangan asasi bagi anak-anak. "Sebelum meniru kebijakan luar negeri, kita kudu memikirkan dampaknya dengan lebih bijak," tuturnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi punya rencana mengirimkan siswa bermasalah untuk dididik di barak militer. Rencananya, Dedi bakal memberlakukan program itu bakal dilaksanakan mulai 2 Mei 2025.

Eks Bupati Purwakarta itu mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa nan bakal berjalan selama enam bulan.