Prabowo Perintahkan Tni-polri Turun Tangan Sikat Ormas Yang Hambat Investasi

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 19 Maret 2025 - 20:16 WIB

Jakarta, detikai.com - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan TNI-Polri turun tangan untuk menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) nan menghalang alias mengganggu investasi di Indonesia.

"Presiden perintahkan TNI-Polri untuk memandang seperti itu. Kita kudu tindak perihal semacam itu dan kelak dipelajari dengan baik. Pokoknya kudu baik," ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, buka bunyi guna menanggapi keluhan sejumlah pengusaha di Indonesia, perihal tindakan para oknum personil Organisasi Masyarakat (Ormas) nan dinilai kerap mengganggu kelancaran upaya apalagi sampai memalak dan meminta jatah proyek.

Dia menegaskan, andaikan tindakan personil ormas alias siapa pun itu sudah tergolong sebagai pemalakan, maka perihal itu sudah jelas merupakan sebuah tindak pidana nan bisa dijerat hukum.

"Kalau sampai memalak artinya ya pidana dong ya? Berarti hubungannya kelak kudu dengan abdi negara penegak hukum," kata Yassierli di kantornya, area Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.

Perihal apakah bakal ada tindakan tegas alias upaya pembukaan lapangan kerja oleh Kemenaker guna mengurangi keresahan serupa, Menaker mengatakan bahwa perihal itu bakal menjadi solusi nan menarik. Sehingga, Dia menilai bahwa perihal itu bakal menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kemenaker di masa mendatang.

Sementara itu, Polri menegaskan siap menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) nan terlibat dalam tindakan premanisme dan menghalang suasana investasi di Tanah Air.

Korps Bhayangkara komit untuk memastikan bumi upaya terbebas dari ancaman golongan tertentu nan menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi alias kelompok.

Dia menegaskan, Polri tak bakal mentoleransi segala corak premanisme nan menakut-nakuti investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

"Sesuai komitmen Kapolri, Polri bakal menindak tegas tindakan premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum nan menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, alias tindakan nan merugikan bumi upaya serta menghalang investasi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko pada Jumat, 14 Maret 2025.