Prabowo Perintahkan Hapus Kuota Impor Daging

detikai.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menterinya untuk tidak lagi membatasi kuota impor daging. Para pengusaha pun sekarang bebas melakukan upaya dengan izin nan juga diminta untuk dipermudah.

Awalnya, Prabowo menyinggung persetujuan teknis kementerian nan apalagi lebih galak dibandingkan keputusan presiden. Setiap pembuatan persetujuan teknis pun sekarang mesti seizin dirinya selaku kepala negara.

"Saya minta, ada Menteri Pertanian? Menteri Perdagangan? Enggak usah ada kuota-kuota, apalagi semua. Enggak ada kuota-kuota itu," tutur Presiden Prabowo Subianto dalam aktivitas sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan. Buka saja. Rakyat kita pandai kok," sambungnya.

Menurut Prabowo, selama ini justru kuota impor malah menjadi patokan untuk dengan sengaja menunjuk perusahaan tertentu saja.

"Enak saja, sudahlah. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi,” jelas Prabowo Subianto.

Upaya mempermudah upaya para pengusaha, menurut Prabowo, sejalan untuk menghadapi beban tarif impor tinggi nan menjadi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Justru baginya, patokan tersebut malah menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk lebih maju.

"Dia (Donald Trump) maksa kita agar kita ramping, efisien, agar kita tidak manja. Jadi, ini betul-betul kesempatan," Prabowo menandaskan.

Baca juga Demo Besar-besaran di 50 Negara Bagian AS Tolak Kebijakan Donald Trump

Presiden AS Donald Trump tak mundur selangkah pun soal tarif impor global. Meski pasar finansial jatuh dan ancaman resesi membayangi, Trump tetap bersikeras: "Defisit adalah kerugian. Kita kudu surplus alias minimal impas."

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak bakal mengambil langkah balasan atas kebijakan tarif impor resiprokal nan diberlakukan oleh Amerika Serikat dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi nan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga suasana investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

"Kita dikenakan waktu nan sangat singkat, ialah 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana tindakan dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan mengenai Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat nan digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi akibat kebijakan tarif impor terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan dasar kaki.

Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap perubahan pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan support melalui beragam insentif nan tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri bakal bertindak mulai tanggal 9 April 2025.

Terdapat beberapa produk nan dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain peralatan nan dilindungi 50 USC 1702(b), misalnya peralatan medis dan kemanusiaan, produk nan telah dikenakan tarif berasas Section 232 ialah baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis ialah tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta daya dan mineral tertentu nan tidak tersedia di Amerika Serikat.