Prabowo Bilang Ada Yang Melawan Kebijakan Efisiensi, Pakar: Itu Pejabat Korup

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 12 Februari 2025 - 06:32 WIB

Jakarta, detikai.com — Isu efisiensi anggaran era pemerintahan Prabowo Subianto ramai jadi pembicaraan. Pro dan kontra bermunculan menyikapi kebijakan efisiensi ala Prabowo.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menganalisa ramainya rumor efisiensi APBN terjadi lantaran Aparatur Sipil Negara (ASN) bandel nan bersuara soal efiensi anggaran dipangkas. 

Dia mengatakan demikian lantaran selama ini ada ASN-ASN bandel nan kerap melakukan pemborosan memakai duit APBN untuk aktivitas tidak penting.

“Yang bikin rame juga itu, ASN-ASN nan selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran nan besar. Nah, ini nan kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu. Nah, itu lantaran dia sendiri,” kata Trubus, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.

Trubus menilai sebagai kepala negara Prabowo layak menyampaikan ke publik bahwa ada pihak nan melawan kebijakan efisiensi anggaran. Bagi dia, omongan Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN alias pejabat negara nan kerap menyalahgunakan APBN.

“Itu untuk mereka nan ASN-ASN nan suka korup, pejabat nan suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak)," lanjut Trubus. 

"Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat penghasilan dari APBN,” ujarnya.

Dia mendukung langkah efisiensi Prabowo nan melarang untuk jalan hingga studi banding tak penting.

“Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” kata Trubus.

Kemudian, Trubus menuturkan pihak nan menantang kebijakan Prabowo tak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.

“Karena kedudukan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi, dia itu, ketakutan lenyap jabatannya," ujar Trubus. 

"Nggak dapat proyek kan dia setoran untuk kembali modal kan susah. Nah ini, makanya itu nan dimaksud Pak Prabowo adalah orang-orang nan selama ini memang istilahnya bersebrangan,” jelasnya.

Pun, dia menambahkan kebijakan efisiensi anggaran tak bakal menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, Trubus menilai kebijakan itu diduga ditakuti oleh pihak-pihak nan selama ini kerap melakukan korupsi APBN.

“Sebenarnya nggak ada. Jadi ini nan buat isu-isu hoax itu, itu saya lihat adalah mereka-mereka nan kategori tadi, nan biasa menikmati istilahnya budaya Spanyol lah. Budaya Spanyol itu separuh nyolong. Jadi, ini nan ribut,” ujar Trubus.

Dia bilang pelayanan publik mestinya sudah pakai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Kita kan SPBE, SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pakai aplikasi digital. Jadi jasa itu nggak terpengaruh," ujarnya.