Pemerintah Akan Kaji Pendidikan Siswa Nakal Di Barak Gagasan Demul

Jakarta, detikai.com --

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah bakal mengkaji pendidikan siswa bermasalah di barak militer nan diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Hasan menuturkan kebijakan Dedi itu dapat diterapkan lantaran rumor pendidikan telah menjadi ranah pemerintah daerah. Namun, pemerintah bakal tetap mengkaji metode itu untuk memandang penyelenggaraan dan dampaknya terhadap siswa.

"Sebenarnya pendidikan itu kebijakannya sudah desentralisasi ke kabupaten, kota, maupun ke daerah," ujar Hasan di area Jakarta Pusat, Sabtu (10/5).

"Sepanjang tidak melanggar hal-hal prinsipil, tetapi pemerintah bakal periksa, bakal kaji ini. Kebijakan -kebijakan nan baru, kebijakan-kebijakan nan berupa inisiatif tentu bakal dibahas kelak di pemerintah." sambungnya.

Hasan kemudian menjelaskan pihaknya sejauh ini sudah mendengar info mengenai penyelenggaraan pendidikan di barak militer ala Dedi Mulyadi. Ia menilai pendidikan itu dilaksanakan atas izin dari orang tua peserta.

Kepala PCO tersebut kemudian berambisi publik bisa mengawal tanpa langsung antipati dengan kebijakan tersebut. Di sisi lain, dia pun mendorong masyarakat bisa membahas rumor ini ke kementerian terkait.

Namun, di samping itu, pemerintah dipastikan bakal mengkaji lebih dalam untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menurunkan masalah remaja di masyarakat.

"Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati, tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu nan dilanggar alias mungkin tidak terpenuhi enggak dari pola-pola pendidikan semacam itu," ujarnya.

"Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif alias tidak untuk menurunkan sesuatu nan katanya kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu," lanjut Hasan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nan dianggap susah ditangani oleh orang tua maupun sekolah ke barak militer untuk dibina secara disiplin.

Kebijakan ini diluncurkan sebagai langkah pengganti setelah orang tua dan pihak sekolah menyatakan sudah tak bisa menangani perilaku siswa-siswa tersebut.

Dengan surat pernyataan bermaterai, para orang tua menyerahkan anaknya kepada pihak barak militer untuk didisiplinkan, namun tetap difasilitasi pendidikan akademik dan pendampingan psikologis.

Pemerintah melalui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga sudah menanggapi inisiasi tersebut. Ia apalagi mengusulkan metode itu bisa diterapkan secara masif di Indonesia jika penyelenggaraan di Jawa Barat sukses.

Hal itu disampaikan Pigai usai berjumpa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

"Kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan nan dimiliki oleh Kementerian HAM bakal menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan agar bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, masif di seluruh Indonesia untuk ke depan," kata Pigai.

(frl/rds)

[Gambas:Video CNN]