Pdip Cabut Strategi Pemenangan Pemilu Di Jateng Usai Kalah Pilpres 2024, Ganjar Bilang Begini

• 

• Berita

• Politik

Sabtu, 26 April 2025 - 17:14 WIB

Jakarta, detikai.com – PDI Perjuangan (PDIP) mencabut strategi pemenangan Pemilu di Jawa Tengah (Jateng). Langkah politik PDIP itu lantaran partai berlambang banteng itu kalah di Pilpres 2024.

Strategi PDIP itu diketahui melalui surat intruksi pencabutan peraturan DPD PDIP nan diterbitkan pada 16 April 2025 dengan nomor surat 7347/IN/DPP/IV/2025. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Surat intruksi pencabutan merupakan tindak lanjut dari DPP PDIP dengan surat nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai.

Dalam surat petunjuk nan diterbitkan DPD PDIP Jateng berisi saat ini terjadi dinamika anomali politik pada Pemilu 2024 khususnya di Jawa Tengah. 

Kondisi itu menyebabkan penerapan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong di Jateng tidak melangkah efektif.

"DPP Partai juga mencermati dan mengevaluasi dari penerapan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah terhadap penyelenggaraan pemenangan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah di seluruh tingkatan tidak memberikan hasil nan siginifikan," demikian isi surat itu dikutip pada Sabtu, 26 April 2025.

Pun, disinggung pula kekalahan PDIP dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasangan capres-cawpres nan diusung PDIP ialah Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah di Jateng.

Padahal, Jateng dinilai sebagai pedoman bunyi PDIP.

"Yang semestinya dapat dipertahankan kemenangan Pilpres merujuk pada hasil Pemilu Presiden sejak 2014 dan 2019 menang berturut-turut," tambah keterangan surat itu.

Surat intruksi itu juga ditembuskan ke Kepala Pusat Analisa dan Pengandali Situasi PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Jawa Tengah, KPU RI, KPUD Jawa Tengah, KPUD Kabupaten/kota Jateng.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengamini adanya surat nan diteken Ketua Umum Megawati. Dia menyebut kelak bakal ada tindaklanjutnya.

"Pencabutan Peraturan DDP ya kelak kita bakal lihat tindak lanjutnya," kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 26 April 2025.