Opm Ancam Bakar Sekolah Penerima Mbg, Dasco: Tak Bisa Ditolerir, Itu Pembangkangan!

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 7 Februari 2025 - 16:23 WIB

Jakarta, detikai.com - Wakil Ketua DPR RI nan juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons berita adanya pihak tertentu nan menakut-nakuti sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dia geram mendengar dengan berita kelakuan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) .

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan cuma-cuma bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025. 

Dasco bilang, ancaman-ancaman ke pihak sekolah di Papua ini merupakan corak pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia lantas mengultimatum pihak-pihak tersebut. 

"Itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam. Kami jangan coba-coba diteror," lanjut Dasco. 

"Dan, kami bakal bertindak tegas andaikan kemudian perihal itu dilakukan," ujar Dasco.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Kodap VIII Intan Jaya menakut-nakuti bakal membakar semua sekolah nan menjalankan program MBG nan dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Panglima TPNPB OPM Kodap VIII Brigjen Undius Kogoya menyebut program MBG jadi langkah pemerintah Indonesia untuk meracuni generasi muda Papua.

"Makan itu mengandung bahan rawan nan bisa meracuni generasi Papua jangka panjang," kata Undius. 

Undius juga menakut-nakuti kepada seluruh pihak sekolah nan ada di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah untuk tak menerima program MBG oleh pemerintah Indonesia. 

"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," ancam Undius.

Adapun, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan program MBG di Papua bakal melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi nan disebut belum kondusif di sana.

"Ya, lantaran kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi, kita perlu agar dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa, 4 Februari 2025.