Ojk Cabut Izin Perusahaan Pembiayaan Pt Pann Maritim

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin perusahaan pembiayaan PT PANN Pembiayaan Maritim. Hal tersebut diputuskan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.06/2025 tanggal 15 April 2025.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Edi Setijawan mengatakan argumen pencabutan perusahaan pembiayaan tersebut sesuai dengan pembubaran nan telah disetujui oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

"OJK telah mencabut izin upaya Perusahaan Pembiayaan PT PANN Pembiayaan Maritim nan bertempat tinggal di Jalan Cikini IV Nomor 11, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Pencabutan izin upaya tersebut bertindak sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan," kata Edi dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Edi menerangkan dengan telah dicabutnya izin upaya tersebut, perusahaan dilarang melakukan aktivitas upaya di bagian Perusahaan Pembiayaan. Kemudian, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan beberapa kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan nan berlaku.

Pertama, perusahaan dilarang menggunakan kata pembiayaan alias pembiayaan syariah, dalam nama Perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Kedua, memberikan secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi biaya nan berkepentingan mengenai sistem penyelesaian kewenangan dan tanggungjawab informasi. Ketiga, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin upaya untuk memutuskan pembubaran badan norma PT PANN Pembiayaan Maritim serta membentuk Tim Likuidasi.

Keempat, perusahaan wajib menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai nan bekerja sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.

"Penanggung Jawab dan Pegawai nan dimaksud (termasuk jika terjadi perubahan Penanggung Jawab dan Pegawai) kudu disampaikan kepada seluruh debitur dan dapat ditembuskan kepada OJK hingga Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah dan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan, dan PEPK Regional," terang Edi.

(rea/ara)