Nusron Buka-bukaan Banyak Pemda Ogah Usulkan Lahan Buat Pertanian

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan banyak pemerintah wilayah (pemda) enggan mengusulkan penetapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk tetap menjalankannya, mereka meminta insentif tambahan dari pemerintah pusat.

Keberadaan LP2B sendiri sangat krusial dalam menjamin ketahanan pangan nasional dan kedaulatan pangan. Namun demikian, lahan nan difungsikan untuk pertanian dipandang tidak lebih menguntungkan dibandingkan jika dipergunakan untuk industri.

"Sampai hari ini bupati dan walikota itu rata-rata tidak mau mengusulkan LP2B. Apakah lantaran lobinya pengusaha properti? Tapi argumen nan muncul adalah 'kami minta subsidi dari pemerintah pusat'," kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Nusron mengatakan, argumen utama mereka mengusulkan insentif alias subsidi ini adalah lantaran lahan tersebut dipandang bakal memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi andaikan digunakan untuk industri. Sedangkan dari patokan nan berlaku, LP2B tidak boleh berubah fungsi.

Apabila terpaksa ada perubahan fungsi, Nusron menjelaskan, pemohon wajib mengganti lahan dengan tingkat dan jumlah produktivitas nan sama. Artinya, luasan lahan nan diganti bisa saja berbeda, andaikan produktivitas lahan pengganti tidak sesubur lahan sebelumnya.

"Jadi jika misal 1 hektare di sini menghasilkan 20 ton setahun, belum tentu diganti 1 hektare. Bisa 2 hektare alias 3 hektare, nan krusial kata kuncinya 3 ton setahun. Ini untuk menahan agar tidak lenyap demi ketahanan pangan," terang Nusron.

Oleh lantaran itu, Nusron menyambut baik aspirasi dari para bupati dan walikota ini. Usulan pemberian insentif ini pun juga telah disampaikannya kepada Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Kami pertahankan ini lahan untuk pertanian. Kalau nggak ada subsidi, nggak ada insentif bagaimana? Jadi rata-rata bupati ini meminta kepada Mendagri memberikan insentif fiskal kepada bupati nan mau segera menetapkan LP2B. Saya kira ini aspirasi nan baik, kami sudah menyampaikan ke Pak Mendagri (Tito)," ujar dia.

"Karena iba juga memandang tetangga sebelahnya menjadi mall, pusat perbelanjaan, di sini jadi sawah. Kabupaten Sragen buang duitnya ke Solo, tapi Sragen mau berubah jadi kota (dibangun mall dan industri) nggak boleh, tapi dipaksa jadi sawah, tapi nggak ada insentif buat Sragen. Termasuk Demak, terpaksa shopping dan buang duitnya ke Semarang, tapi tidak ada insentif," sambungnya.

(acd/acd)