Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Wamenaker Wanti-wanti Ini Ke Pengusaha

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outsourcing alias menunjuk pihak ketiga untuk mengurus pekerja di sebuah perusahaan. Adapun kajian penghapusan skema kerja outsourcing diserahkan kepada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Menanggapi perihal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan, ketika skema outsourcing resmi dihapus, perusahaan wajib mematuhi patokan tersebut.

"Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, kudu dilakukan. Kalau itu sudah kepesan eksekutif, perintah ya kudu dilakukan," kata Noel saat ditemui wartawan di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Namun, Noel menyebut ada beberapa perihal teknis nan perlu dikaji lebih dalam untuk menghapus skema tersebut. Ia pun dia menunggu hasil kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mengenai perihal tersebut.

"Ya, kan itu pesan itu pasti ada perihal lain nan sangat teknis nan kudu dikerjakan," terangnya.

Untuk diketahui, Prabowo mencanangkan bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh ketua serikat pekerja di seluruh Indonesia. Dewan ini berkedudukan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi izin perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.

Melalui kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo berencana menghapus skema kerja outsourcing nan bakal dikaji.

"Saya juga bakal meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, gimana caranya kita, jika bisa segera, tapi secepet-cepetnya kita mau menghapus oursourcing," kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Namun begitu, Prabowo menekankan rencana tersebut kudu dilihat secara realistis. Menurutnya, izin ketenagakerjaan juga kudu berpihak pada kepentingan para penanammodal dan pengusaha.

Pasalnya, jika para penanammodal merasa keberatan dengan izin ketenagakerjaan, banyak penanammodal nan enggan membangun pabrik di Indonesia. Dalam situasi tersebut, para pekerja terancam kehilangan pekerjaannya.

"Kita juga kudu realistis, kudu juga realistis, kita juga kudu menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," tutupnya.

(rrd/rrd)