Normalisasi Sungai Ciliwung Ditarget Rampung 2026

Jakarta -

Pemerintah menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat rampung pada 2026, tahun depan. Hal ini menyusul musibah banjir bandang nan melanda area Sukabumi dan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

Target tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera melangkah tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan berjenjang mulai tahun ini hingga tahun depan (2026)," kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, tetap belum dikerjakan. Kementerian PU bakal memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

"Kami memerlukan total lahan seluas 35,94 hektare (ha) dengan jumlah bagian sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat," ujarnya.

Menurut Dody, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir Jakarta nan berkarakter jangka menengah. Dengan langkah ini, diharapkan sekitar 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif.

Di samping normalisasi sungai, upaya pengendalian banjir juga dilakukan secara struktural dan non-struktural. Beberapa proyek nan sudah melangkah meliputi pembangunan dua waduk kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan nan bakal dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 km.

"Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan letak pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan bentuk bisa segera dimulai pada Juli 2025," jelas Nusron.

Selanjutnya Gubernur Jakarta Pramono Anung menambahkan, dalam penyelenggaraan program normalisasi ini, Pemprov Jakarta bakal mengedepankan pendekatan nan manusiawi terhadap penduduk terdampak.

"Normalisasi ini krusial untuk Jakarta, tapi kita juga kudu memastikan masyarakat nan terkena dampaknya mendapatkan solusi nan adil. Pemprov Jakarta berbareng pemerintah pusat bakal menyiapkan skema relokasi dan kompensasi nan layak," ujar Pramono.

(shc/rrd)