Sri Mulyani Bicara The New Economic Order, Singgung Penerimaan Melambat

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tatanan ekonomi bumi saat ini telah berubah. Kondisi ini dia sebut sebagai The New Economic Order.

Sri Mulyani mengatakan dulu globalisasi dan dunia rule base menjadi fondasi dalam hubungan antar negara setelah perang bumi kedua. Tatanan ini berubah sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) di periode kedua.

"Kita telah tiba di era The New Economic Order. Setelah lebih dari 50 tahun rule based multilateralisme dan globalisasi menjadi fondasi tatanan ekonomi dunia, sekarang unilateralisme menjadi rule of the game," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di IG resminya @smindrawati, dikutip Jumat (14/3/2025).

Perang jual beli melalui kenaikan tarif diterapkan AS terhadap negara-negara nan dulu adalah sekutu seperti Kanada, Eropa, Meksiko dan RRT. Hal ini menimbulkan reaksi retaliasi dan resiprokalitas.

"Setiap negara kudu bekerja keras melindungi kedaulatan dan kepentingan masing-masing - tidak terkecuali Indonesia," kata Sri Mulyani.

Di tengah eskalasi perang jual beli dan ekonomi serta menghangatnya ancaman perang di beragam negara, ekonomi Indonesia tetap bisa memperkuat positif. Pertumbuhan ekonomi 2024 nan tetap di level 5% dianggap sebagai prestasi.

"Inflasi rendah dan neraca pembayaran 2024 surplus US$ 7,2 miliar, naik 14,2% dari tahun sebelumnya. Posisi keseimbangan tetap baik dengan surplus neraca perdagangan Januari 2025 naik 78% (US$ 1,5 miliar) dibanding 2024 hingga mencapai US$ 3,5 miliar," terang Sri Mulyani.

Meski penerimaan negara mengalami perlambatan, perihal itu disebut lebih lantaran penurunan nilai komoditas. Sebagai informasi, penerimaan pajak terkumpul Rp 187,8 triliun sampai Februari 2025 alias lebih rendah 30,19% dibandingkan periode nan sama tahun lampau nan terkumpul Rp 269,02 triliun.

"Penerimaan negara mengalami perlambatan, namun beragam inisiatif strategis dan perbaikan administratif terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara," imbuhnya.

Sementara itu, shopping negara disebut tetap on track meski ada efisiensi. Sampai Februari 2025 shopping negara telah terealisasi 9,6% alias Rp 348,1 triliun.

"Dengan efisiensi, namun tetap menjaga shopping support sosial dan kepentingan serta kebutuhan rakyat. APBN tetap agile sebagai instrumen krusial untuk menjaga keahlian ekonomi, serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Sri Mulyani.

(aid/hns)