Muzani Sebut Gagasan Koalisi Permanen Tujuannya Untuk Kontinuitas Pembangunan

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 18 Februari 2025 - 17:28 WIB

Jakarta, detikai.com – Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani berdasar bahwa pendapat koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, tujuannya menciptakan kontinuitas pembangunan. 

"Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. 

Ketua MPR RI itu juga menilai pendapat koalisi permanen KIM Plus sebagai pendapat nan baik demi terciptanya stabilitas politik di Tanah Air.

"Sebagai sebuah pendapat itu adalah pendapat nan bagus, pendapat yang genuine, nan diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan," ujarnya.

Muzani lebih jauh menilai pendapat untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus sebagai sesuatu nan lumrah. Pasalnya, pendapat untuk melanggengkan kerja sama politik permanen muncul di tiap periode kepresidenan.

"Artinya pendapat itu bukan hanya pendapat sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka lantaran dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik nan lebih mantap, nan lebih berjangka panjang," ujarnya.

Menurut Muzani, pendapat untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus tak bakal mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di Indonesia. Karena, tekan Muzani, kegunaan tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.

"Check and balances itu kan tidak kudu dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan nan bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan apalagi seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini," ujarnya

Muzani menambahkan, mulanya pendapat itu dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat aktivitas silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat, 14 Februari 2025.

"Selanjutnya tentu saja pendapat itu terserah kepada gimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas perihal tersebut," kata dia.

Walaupun demikian, Muzani menegaskan bahwa pembahasan mengenai penerapan pendapat koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan.

"Sampai hari ini belum ada pembicaraan nan berkarakter implementatif dari pendapat itu," tegasnya.