Mulai Mei, Pelajar Jabar Terafiliasi Geng Motor Masuk Barak Militer

Bandung, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah militer bagi pelajar dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Nantinya, setiap siswa bakal menjalani pendidikan selama enam bulan.

Dedi mengatakan beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota di Jabar menyatakan sudah siap untuk program pembinaan tersebut.

"Nanti dari kabupaten/kota sudah ada beberapa nan siap. Nanti ada anak nan tawuran di jalan, kita bakal bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup tetap mendidik alias kita sekolahkan di sekolah militer," ungkap Dedi di Bandung, Senin (28/4).

"Nanti di kompleks tentara alias di kompleks polisi kita sekolahkan di situ selama satu tahun, minimalnya enam bulan. Sampai dia berubah," sambungnya.

Dedi mengatakan salah satu argumen program ini dijalankan lantaran keberadaan geng motor kian meresahkan. Mereka nan tergabung di geng motor, lanjut Dedi, salah satunya kelompok pelajar.

"Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor enggak selesai-selesai. Anak-anak nan mengalami problem di rumah sehingga berakibat tidak sekolah, tidak selesai, hari ini kita bakal merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak nan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, kelak bakal kita wajib militerkan. Ini gimana langkah kita kudu mulai cepat, tidak bisa lagi terus-terusan wacana, dari dulu geng motor enggak selesai-selesai. Harus tuntas," katanya.

Dedi mengatakan untuk mendukung aktivitas program pendidikan militer, TNI dalam perihal ini Kodam III Siliwangi menyatakan sudah menyiapkan sarana prasarananya.

"Mulai Mei, kita sudah mulai jalan, sudah ada beberapa kabupaten nan sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan. Sekolahnya tetap mereka berafiliasi pada SMP (atau SMA) mana, tapi kelasnya khusus," katanya.

Dedi mengklaim, TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak unik untuk penyelenggaraan program ini. Mereka nan diikutkan dalam program ini, berasas kesepakatan antara sekolah dan orang tua.

Adapun prioritas pada program ini, ialah siswa nan susah dibina alias terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Soal masalah biaya, Dedi mengatakan program ini bakal bekerja-sama dari Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota nan terlibat.

(csr/wis)

[Gambas:Video CNN]